AA dan Politik Berbasis Hipokriditas

Penulis: Rio Christiawan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya  Pada: Jumat, 08 Mar 2019, 04:30 WIB Opini
AA dan Politik Berbasis Hipokriditas

MI/Seno

MASYARAKAT dikejutkan dengan penangkapan politikus Partai Demokrat Andi Arief (AA) oleh pihak kepolisian karena mengonsumsi narkoba di sebuah hotel pada Minggu (3/3). Turut diamankan seorang perempuan dalam penggerebekan tersebut meskipun akhirnya dilepaskan kembali. Barang bukti dalam kasus tersebut mulai alat isap hingga alat kontrasepsi. Kontan saja penangkapan AA yang dirilis aparat kepolisian keesokan harinya menjadi trending di berbagai media, baik media cetak, elektronik, dan terutama media sosial. 

AA selama ini dikenal dengan segala komentar kontroversialnya, mulai 'jenderal kardus' maupun kasus hoaks surat suara memang memainkan peran antagonis dalam panggung politik Indonesia. Berita terkait dengan penangkapan AA segera menjadi trending dan menyedot perhatian masyarakat, mengingat AA selalu mengkritisi pemerintah maupun kebijakan politisi lain. Kasus yang menimpa AA ini sesungguhnya menunjukkan tingginya hipokrisi pada penyelenggara negara dan politikus saat ini.

Sebenarnya kasus sejenis AA sudah sering kali terjadi baik di kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bahkan, di kalangan guru besar kasus semacam AA sudah kerap terjadi. Dua hal yang patut dianalisis dari penangkapan AA ini ialah pertama, persoalan hipokrisi (kemunafikan) para politikus dan penyelenggara negara, dan kedua, kenyataan bahwa kasus AA tentu akan memengaruhi eskalasi politik menjelang Pilpres 2019.

Hipokrisi pada penyelenggara negara dan politikus tampak jelas terjadi pada kasus AA, dalam Twitter-nya 28 Juli 2018 AA mencurigai orang lain, dan menginformasikan pada BNN untuk melakukan pemeriksaan pada orang tersebut. Sama halnya dengan model hipokrisi Akil Mochtar, yang menyatakan bahwa hukuman yang tepat untuk koruptor ialah potong tangan, tetapi nyatanya Akil juga korupsi. Publik tentu juga masih mengingat jargon gantung di Monas oleh Anas Urbaningrum.

Secara politis, kasus AA ini tentu selain berdampak pada elektabilitas Partai Demokrat karena membuat ingatan masyarakat kembali pada gelombang persoalan integritas yang mendera kader-kader partai ini dalam berbagai kasus korupsi dan pencucian uang yang telah terbukti di pengadilan. Selain berdampak pada Demokrat, mengingat AA merupakan frontliners dalam BPN 02, tentu kasus AA tersebut akan berdampak pada kontestasi pilpres 2019.

Kotak pandora 
Philp Nonet (1988) menjelaskan bahwa salah satu cacat terbesar dalam politik ialah hipokrisi (kemunafikan) yang dilakukan untuk memanipulasi pilihan para pemilih. Hipokrisi merupakan salah satu cacat terbesar mengingat politik merupakan keteladanan akan ketokohan. Memang harus diakui bahwa para politikus kini memandang proses politik tidak lebih daripada proses untuk mendapatkan kekuasaan sehingga berorientasi pada cara-cara pragmatis termasuk dengan menggunakan politik hipokrisi.

Pada era pemilihan langsung para politikus berlomba mendapatkan simpati rakyat. Itu karena simpati rakyatlah yang mengantarkan para politikus pada tujuan awal berpolitik, yakni kekuasaan. Sebagaimana tervisualisasi dalam berbagai kasus, termasuk terakhir pada kasus AA, menunjukkan hedonisme ialah terminal dari kekuasaan yang diperebutkan para politisi dengan memanipulasi pilihan konstituen dengan politik hipokrisi.

Masyarakat harus memahami pola-pola hipokrisi yang dipergunakan para politikus untuk mendapat simpati rakyat. Untuk memerangi politik hipokrisi ini diperlukan gerakan moral yang harus muncul dari masyarakat itu sendiri dalam hal ini terkait pilihan politik. Caranya, memilih berdasarkan moral yang dipilih bukan pada janjinya apalagi sensasi yang dipilih. Dengan demikian, politik hipokrisi tidak mendapat tempat lagi.

Jika masyarakat ingin mengubah proses politik praktis yang selama ini berorientasi pada kekuasaan dan berakhir pada hedonisme, masyarakat harus benar-benar mengawal proses kontestasi politik dengan tidak memilih politikus maupun partai politik yang berbasis politik hipokrisi. Fritz Gerald (1996) menguraikan bahwa masyarakat dapat memurnikan demokrasi didengan menginisiasi gerakan-gerakan moral yang tidak memberi ruang pada politik hipokrisi yang memanipulasi pilihan konstituen melalui pendekatan emosional.

Sebaliknya, partai politik harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan menjadi counter part dari gerakan moral yang digagas masyarakat. Salah satu bagian penting partai politik menjadi bagian dari gerakan kesadaran moral masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang sehat ialah dengan melakukan rekrutmen kader-kadernya dengan mengedepankan nilai-nilai moral.

Dampak pandora AA
Dengan mengacu pada trending topic berbagai portal berita, tampaknya masyarakat menaruh perhatian lebih pada kasus AA, meskipun dalam hal ini dapat dikatakan pihak kepolisian 'sedikit berbaik hati' pada AA. Itu karena meskipun penyidikan belum 24 jam tetapi pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa AA adalah pengguna, dan akan direhabilitasi.

Dalam konteks sosiologi hukum kasus AA ini menjadi menarik perhatian masyarakat mengingat dia sebagai wakil sekjen dan merupakan politikus oposisi yang kritis dan kerap nyinyir. Selain itu menjadi sangat menarik terkait dengan barang bukti yang diamankan polisi seperti kondom misalnya. Pascakasus yang menimpa AA tersebut masyarakat seperti menemukan kotak Pandora yang isinya berbeda jauh dengan angan masyarakat.

Peristiwa tertangkapnya AA dengan barang bukti yang eye catching tersebut khususnya akan merugikan Partai Demokrat. Itu karena akan menghidupkan reminder dan menciptakan alarm masyarakat akan persoalan integritas dan moral yang belum selesai di tubuh partai ini. Mengingat sebelum AA telah didahului kasus-kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan kader Demokrat. Bisa dikatakan tantangan terbesar elektabilitas Demokrat saat ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa kader-kader partai memiliki riwayat integritas dan moral yang baik.

Tertangkapnya AA ini merupakan pukulan yang sangat besar bagi Demokrat mengingat waktu kontestasi politik sudah kurang dari dua bulan. Sehingga tidak ada banyak waktu lagi bagi partai untuk menetralkan banyak dampak multiplier politis yang akan terjadi. Selain bagi Partai Demokrat, dampak tertangkapnya AA tentu juga menjadi satu kerugian bagi BPN 02 mengingat AA merupakan fronliners dan etalase pemenangan. Boleh dikatakan saat ini etalase tersebut sedang retak dan kontestasi politik akan terjadi dalam waktu yang kurang dari dua bulan lagi.

Namun, bagi masyarakat Indonesia, tertangkapnya AA yang kini meringkuk di sebelah kardus pada tahanan pihak kepolisian sebagaimana banyak tervisualisasi di berbagai media ini, sesungguhnya merupakan blessing in disguise. Dalam hal ini tertangkapnya AA dapat dimaknai sebagai alarm moral yang menghindarkan masyarakat dari politikus yang tidak berintegritas, dan merusak demokrasi dengan politik hipokrisinya.
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More