Polri, Politik dan Polemik dalam Democratic Policing

Penulis: Andry Wibowo Ahli Politik Massa dan Identitas Pada: Jumat, 08 Mar 2019, 04:15 WIB Opini
Polri, Politik dan Polemik dalam Democratic Policing

MI/Duta

SEBELUM masuk pada pemikiran konseptual tentang democratic policing, penulis sedikit mengulas tentang pengalaman pribadi ketika bertugas di wilayah Bosnia Herzegovina (1998-1999) dalam gugus tugas International Police Task Force (IPTF) di bawah payung misi PBB UNMIBH (United Nation Mission in Bosnia Herzegovina). 

Ketika itu penulis berpangkat Inspektur Polisi Tingkat Satu dan bertugas di wilayah konflik Bosnia selama 13 bulan. Salah satu tugas pokok yang dijalankan gugus tugas kepolisian internasional di sana ialah mengedukasi dan melakukan demokratisasi terhadap institusi kepolisian Bosnia, pascaperang saudara yang bersifat etno religious political conflict antara etnis Serbia, Bosnia, dan Kroasia. Perang tersebut menyebabkan negara Yugoslavia terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil atau biasa dikenal dengan peristiwa Balkanisasi.

Dalam konstruksi demokratisasi, polisi nasional dan lokal di Bosnia Herzegovina dimandatkan di bawah PBB melalui United Nation Civilian Police (UN Civpol) yang terwadahi dalam IPTF, yang terdiri atas 40-50an perwakilan polisi dari berbagai penjuru dunia. UN Civpol melakukan koordinasi, pemantauan, dan pelatihan kepada polisi-polisi Bosnia atas nilai nilai demokrasi yang wajib diketahui polisi-polisi Bosnia sebagai pecahan negara Yugoslavia yang sebelumnya berbentuk negara sosialis-komunis yang otoriter. 

Kehadiran UN Civpol di daerah konflik Bosnia bertujuan untuk memastikan bahwa rekonstruksi sistim politik yang didasarkan pada prinsip demokrasi, berjalan dengan baik di dalam pemerintahan transisi Bosnia yang diawasi perwakilan administrasi PBB. Tak terkecuali, polisi dan tentara nasional harus ikut serta dalam pelaksanaan prinsip demokrasi melalui peran pengawasan dan pelatihan UN Civpol untuk meningkatkan pelayanan yang adil dan nondiskriminasi kepada semua lapisan masyarakat. 

Prinsip lain yang dibangun dari program ini ialah mengajak Kepolisian Bosnia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan masyarakat, menjaga keamanan, dan penegakan hukum kepada seluruh warganya serta meminimalkan praktik intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan kepada semua lapisan masyarakat. 

Program itu juga mengajak Kepolisian Bosnia untuk melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran yang sebelumnya memberatkan atau membuat Kepolisian Bosnia cenderung melakukan diskriminasi dalam pelaksanaan tugas. Program ini memastikan bahwa proses transisi demokrasi dalam pemerintahan dapat berjalan dengan baik melalui mekanisme pemilihan umum yang aman sehingga dapat mewujudkan rekonsiliasi antaretnik yang berkonflik secara optimal. 

Kaitan dengan Polri
Dari gambaran singkat pengalaman pekerjaan penulis di Bosnia Herzegovina tersebut, dapat direfleksikan bahwa proyek democratic policing yang terjadi di Bosnia sejalan dengan semangat untuk melakukan perubahan paradigma sistem politik di negara tersebut. 

Dalam momentum transisi politik dari sosialis-komunis yang bersifat otoriter kepada sistem sosialis-demokrasi dapat mendorong perubahan institusi-institusi politik negara, termasuk institusi polisinya. Perubahan tersebut tentunya merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari konstruksi demokrasi yang di pedomani negara baru tersebut. Democratic policing yang dirujuk Polri melalui pemikiran Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian yang kemudian menjadi polemik beberapa pihak, sesungguhnya hampir sama dengan gagasan dan proses demokratisasi polisi di Bosnia pada masa awal demokratisasi.

Polri sebagai bagian dari alat negara dan pemerintah wajib mentransformasikan dirinya dari Polri yang tumbuh dan berkembang pada rezim otoriter Orde Baru yang cenderung bersifat tradisional dan otoriter, menjadi Polri yang modern dan demokratis mengikuti perubahan politik demokrasi yang dibangun di era reformasi. Di samping itu, penghormatan terhadap HAM, pelayanan yang adil dan nondiskriminasi, penggunnaan kekerasan yang minimal, serta Polri yang akuntabel dan profesional ialah aspek-aspek yang penting untuk terinternalisasi dalam institusi Polri. Demokratisasi Polri tidak boleh ketinggalan dengan demokratisasi yang terjadi di kementerian dan lembaga lain, termasuk institusi TNI pascareformasi.

Polemik bahwa democratic policing yang dirujuk Polri akan menjadi lebih otoriter dan parsial ialah fobia yang tidak tepat. Alasannya sederhana, yaitu pertama; ruang otoritarianisme Polri semakin sempit karena mekanisme kontrol terhadap kinerja Polri akan lebih terbuka banyak pengawas (Ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM, pers, dan masyarakat sipil). Kedua, democratic policing ialah kebutuhan semua pihak, kebutuhan negara dan warganya karena dengan implementasi konsep democratic policing dalam instutusi Polri, Polri tidak lagi menjadi lembaga yang super body dengan kecenderungan kepemilikan kewenangan yang besar dengan pengawasan yang minim. 

Dalam konteks pertahanan negara, Polri dengan kekuatan dan kompetensinya mampu menjadi instrumen pendukung utama bagi kegiatan TNI dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Demikian pula pada operasi-operasi kemanusiaan dan bencana, Polri dapat bekerja dalam kerangka hybrid operation. Pada sisi yang lain, democratic policing menjadi kebutuhan pemerintah Indonesia dalam era globalisasi, yakni Polri ikut berperan dalam menjaga perdamaian dunia dan penanganan trans-national crime. Konsep democratic policing ialah modalitas negara dan warganya. 

Keberpihakan
Modalitas tersebut sangat penting untuk diimplementasikan, apalagi pada era globalisasi yang mengakibatkan konektivitas antara negara begitu mudah. Selain itu, kebutuhan Polri yang demokratis akan menyediakan perangkat Polri sebagai lembaga penegak hukum kejahatan transnasional yang membutuhkan penegakan hukum dan pelayanan publik antarlembaga kepolisian negara lain. 

Sebagai sesuatu yang terus berevolusi, democratic policing Polri tidak terlepas dari kritik dan pesimisme. Polri sebagai salah satu institusi penjaga keamanan dan ketertiban negara harus menerima power play eksekutif dari politik nasional dan lokal. Hal itu mengakibatkan Polri terkesan memihak kepada pemerintah baik nasional maupun daerah. Akan tetapi, sesungguhnya apa yang dilakukan Polri dalam kerangka kerja democratic policing harus menjalankan amanat UU Kepolisian sebagai alat pemerintah dan negara di bawah kekuasaan eksekutif. 

Dengan democratic policing, Polri diikat nilai-nilai universal, di samping hal yang berkaitan dengan doktrin negara (state doctrin) dan konstitusi. Polri sebagai alat negara dan pemerintah dibatasi pada hal-hal yang mendasar dan berlaku umum dalam prinsip demokrasi dan konstitusi negara. Selain itu, Polri memiliki keharusan menjalankan semua kepentingan pemerintah selama itu untuk kemaslahatan negara dan warga negara maupun publik secara umum. 

Evolusi democratic policing juga akan sejalan dengan proses evolusi demokrasi pada ranah politik dan sosial lainnya karena Polri bagian yang tidak terpisahkan dari kedua institusi tersebut. Kematangan Polri dalam berdemokrasi dalam kedua ranah tersebut akan memengaruhi evolusi democratic policing Polri. 

Penulis ingin mengajak para pembaca untuk melihat bahwa kematangan berdemokrasi dalam institusi politik dan sosial bersifat causative factors dari hubungan relasi kuasa antara politik dan Polri. Semakin tertib institusi politik dan sosial dalam berdemokrasi serta tumbuh pada semangat kemajuan negara dan bangsa akan melahirkan juga Polri yang profesional, modern, dan tepercaya. Dengan kondisi tersebut juga akan melahirkan Polri yang dapat menjadi mitra penting dan utama bagi semua pihak dalam menyelesaikan masalah masalah negara, terutama dalam era perubahan konstelasi global dan nasional saat ini. 

Pada sisi yang lain, pelanggaran hukum dan gangguan keamanan yang meluas dengan dalih berdemokrasi tidak mungkin didiamkan Polri, apalagi menyangkut gangguan terhadap potensi robohnya pilar bernegara. 

Bagaimanapun juga, sejak kelahiran Republik, Polri dan TNI ialah penjaga utama kedaulatan negara dengan doktrin bela negaranya yang kini telah membentuk loyalitas tertinggi anggota Polri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 jika dibandingkan dengan skala dan skema politik tertentu.
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More