Rabu 06 Maret 2019, 11:50 WIB

Kuasa Hukum Bahar bin Smith Sebut Dakwaan JPU tidak Jelas

Bayu Anggoro | Nusantara
Kuasa Hukum Bahar bin Smith Sebut Dakwaan JPU tidak Jelas

MI/BAYU ANGGORO
Bahar bin Smith saat hadiri sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/3).

 

SIDANG kasus penganiayaan dengan terdakwa Bahar bin Smith beserta dua lainnya yakni Agil Yahya dan M. Abdul Basith kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/3). 

Persidangan yang dipimpin hakim Edison Muhamad ini beragendakan eksepsi atas dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Dalam pembacaan eksepsi untuk terdakwa Bahar bin Smith, tim kuasa hukum terdakwa yang dipimpin Munarman menyampaikan beberapa keberatannya atas dakwaan yang dilayangkan JPU. Salah satunya terkait surat dakwaan yang dianggap tidak jelas.

Menurut tim kuasa hukum, dakwaan tidak menjelaskan kronologis terjadinya  penganiayaan tersebut. Padahal, menurutnya korban sebelumnya telah  mengaku-ngaku sebagai Bahar bin Smith saat mengisi acara di Bali.

"Cerita kronologis tak dimasukkan dalam dakwaan, sehingga rangkaian kabur, tidak jelas," katanya.

Selain itu, dakwaan yang menyebut Bahar bin Smith telah merampas kemerdekaan seseorang pun dinilai tidak tepat. Menurut tim kuasa hukum, perampasan kemerdekaan terjadi ketika korban tak dapat beraktivitas secara bebas.

"Saat kejadian, korban datang dalam keadaan sadar dan ditemani orangtuanya," katanya. 

Selain itu, menurut mereka pun korban tidak dalam kondisi disekap.

"Merampas kemerdekaan itu kalau seseorang diikat," katanya. 

Dengan begitu, penerapan pasal perampasan kemerdekaan tidak jelas sehingga cacat hukum dan tak berdasar.

 

Baca juga: Pengacara Bahar bin Smith Minta Penahanan Kliennya Dipindah

 

Selain itu, tim kuasa hukum pun mempertanyakan perubahan surat dakwaan yang dilakukan JPU karena dilakukan sehari jelang persidangan pertama yang digelar pada 29 Februari. Menurut mereka, seharusnya perubahan surat dakwaan dilakukan paling telat tujuh hari sebelum persidangan dimulai.

"Perubahan surat dakwaan juga harusnya dilakukan saat hakim belum menentukan (jadwal) hari persidangan," katanya. Oleh karena itu, tim kuasa hukum beranggapan dakwaan terhadap kliennya ini harus ditolak demi hukum.

"Dakwaan kabur maka menurut putusan Mahkamah Agung harus dicabut, batal demi hukum. Dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap," katanya. (OL-3)

Baca Juga

Antara

Per Hari, Rerata 125 Orang Positif Korona di Sumut

👤Yoseph Pencawan 🕔Jumat 10 Juli 2020, 22:49 WIB
Lonjakan kasus positif dalam tiga hari terakhir sangat tidak sebanding dengan jumlah pasien sembuh yang hanya rata-rata 11 orang setiap...
MI/Gabriel Langga

Biaya Rapid Test di Manggarai Barat Mahal

👤John Lewar 🕔Jumat 10 Juli 2020, 21:30 WIB
Para pelajar dan masyarakat umum di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluhkan mahalnya biaya rapid test yang...
MI/Dwi Apriani

Ratusan Nelayan Muba Diverifikasi Kemen ESDM Konversi BBM ke BBG

👤Dwi Apriani 🕔Jumat 10 Juli 2020, 20:15 WIB
Verifikasi itu bagian dari program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya