Senin 04 Maret 2019, 20:57 WIB

TKN Jokowi-Amin Minta Penangkapan Andi Arief Tidak Dipolitisasi

Insi nantika Jelita | Politik dan Hukum
TKN Jokowi-Amin Minta Penangkapan Andi Arief Tidak Dipolitisasi

DOK TKN

 

WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding merasa prihatin dengan kasus narkoba yang menjerat wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

Dalam keterangan resminya, Karding menuturkan bahwa kasus tersebut jangan dipolitisasi.

"Saya berharap kasus narkoba Andi Arief tidak dipolitisasi sebagai bentuk serangan terhadap oposisi. Saya yakin polisi bekerja profesional berdasarkan bukti yang ada. Narkoba adalah musuh kita bersama, dan polisi punya tugas untuk menyelamatkan bangsa ini dari kasus narkoba," ujarnya, di Jakarta, Senin (4/3).

Karding, mengatakan dengan ditangkapnya Andi Arief dalam kasus narkoba, bisa menjadi pukulan serius bagi Partai Demokrat maupun paslon capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Alasannya, Andi dianggap sedikit banyak mempengaruhi citra maupun elektabilitas partai Demokrat dan Prabowo-Sandi.

"Kita tahu selama ini Andi Arief berperan sebagai influencer bagi Demokrat dan kelompok oposisi yang memojokkan kinerja pemerintah. Tapi ini bukan berarti pemerintah mesti disalahkan. Semoga mereka bisa menerima ini sebagai kenyataan dan bahan introspeksi diri," kata Karding.

Baca juga : Polisi: Andi Arief Sebatas Pengguna

Ia kemudian menilai, pemerintahan Jokowi telah menunjukkan komitmen yang serius dalam upaya memerangi narkoba.

Ini terlihat dari sikap tegas presiden yang menginstruksikan tembak ditempat bandar narkoba yang melawan hukum.

Di bawah pemerintahan Jokowi juga lah, menurut Karding, belasan narapidana narkoba kelas kakap dieksekusi mati.

"Terakhir saya berharap Andi Arief bisa diberi kekuatan dalam menjalani proses hukum ini. Betapa pun sebagai kolega politikus saya turut prihatin dengan apa yang menimpanya. Semoga ia diberi ketabahan," tandasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More