Kamis 28 Februari 2019, 18:17 WIB

Prabowo: Defisit BPJS Rp20 Triliun, Buat Saya itu Masalah Kecil

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Prabowo: Defisit BPJS Rp20 Triliun, Buat Saya itu Masalah Kecil

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/

 

CALON presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto akan mengatasi persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bila dipercaya memimpin Indonesia dalam konstetasi Pemilu 2019.

Prabowo dalam sambutannya di acara Dialog Silaturahmi Paslon Presiden dan Wapres bersama Komunitas Kesehatan, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/2), mengaku sering mendapatkan masukan dan laporan terkait sejumlah persoalan di bidang kesehatan, seperti defisit BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan berkualitas yang tidak dirasakan oleh masyarakat miskin dan beban hidup para dokter serta perawat.

Ia menganggap persoalan itu ada lantaran negara tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah saat ini. "Kalau saudara-saudara mengatakan defisit BPJS, kalau tidak salah Rp20 triliun. Kalau saya mengatakan Rp20 triliun, kalau saya memimpin pemerintahan saya anggap itu masalah kecil," kata Prabowo.

Selain itu, kebocoran anggaran akibat praktik korupsi juga menjadi salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan.  "Saya perhitungkan kebocoran (anggaran) bangsa Indonesia setiap tahun adalah Rp1.000 triliun lebih. Saya ada datanya. Ini fakta," ucapnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel untuk Publik

Untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan itu, Prabowo akan membenahi sektor investasi agar hasil pengelolaan kekayaan alam nasional diinvestasikan di dalam negeri. "Uang Indonesia banyak mengalir keluar, sehingga kita harus kelola ekonomi kita dengan baik agar kita bisa perbaiki (BPJS) kesehatan, rumah sakit, sekolah, gaji-gaji semua harus diperbaiki," tuturnya.

Sedangkan, untuk mengatasi kebocoran anggaran karena praktik korupsi, dirinya akan memperbaiki gaji para birokrat, pejabat negara dan kepala daerah. "Kalau kita mau korupsi hilang, gaji semua pejabat, semua birokrasi harus diperbaiki. Kita harus perjuangkan itu," kata Prabowo. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More