Selasa 26 Februari 2019, 19:10 WIB

Kasus Kayu Ilegal, Pengawasan Perlu Diperkuat

Dhika Kusuma Winata | Humaniora
Kasus Kayu Ilegal, Pengawasan Perlu Diperkuat

FOTO ANTARA/ Ujang Zaelani

 

PENGUNGKAPAN ratusan kontainer kayu ilegal dari wilayah timur Indonesia perlu menjadi perhatian serius. Pengawasan dan pembenahan tata kelola hasil hutan di wilayah tersebut perlu diperkuat.

Pakar kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo menilai keberhasilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sejak Desember hingga Februari membongkar kasus 422 kontainer kayu ilegal, membuka ruang untuk dilakukannya penyempurnaan terkait sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

Menurutnya, sebagian besar kayu ilegal yang berasal dari Papua itu perlu mendapat kejelasan legalitas. Pasalnya, kayu berasal dari areal hutan masyarakat adat/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA) belum diakomodasi dalam nomenklatur pemanfaatan hasil hutan kayu.

"Sementara itu di lapangan ada semacam hubungan usaha antara perusahaan dengan masyarakat. Di Papua kayu juga banyak dimiliki di hutan adat. Dengan situasi itu justru perusahaan memanfaatkan. Ada proses bisnis yang tidak sah. Kita lihat itu lebih banyak di wilayah timur," jelas Hariadi.

Meski begitu, ia menilai SVLK masih tetap kredibel dalam menangkal kayu ilegal. Itu, menurutnya, berlaku di luar wilayah Papua, seperti Sumatra dan Kalimantan. Menurut dia, pengawasan khusus memang perlu dilakukan untuk mengurai masalah peredaran kayu ilegal dan langkah pencegahannya.

Baca juga: KLHK Sita 38 Kontainer Kayu Ilegal

Dia mengapresiasi KLHK dan KPK yang telah bekerja melalui Satgas Penyelamatan SDA Papua. Seperti diketahui, pengungkapan kasus ratusan kontainer kayu tersebut berangkat dari post-audit satgas.

"Dalam hal ini pengawasan khusus tidak hanya SLVK, seperti yang dilakukan bersama KPK sangat penting," imbuhnya.

Sementara itu, Dinamisator Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Muhammad Ichwan mengatakan pengawasan independen pihak ketiga, khususnya masyarakat sipil dalam mendukung SVLK diperlukan. Itu agar sistem mendapat sokongan tambahan pengawasan dari jaringan masyarakat di lapangan.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More