Menggugat Urgensi Pansus Pertemuan Jokowi-Moffett

Penulis: Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Pada: Senin, 25 Feb 2019, 19:20 WIB Opini
Menggugat Urgensi Pansus Pertemuan Jokowi-Moffett

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

PERNYATAAN Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dicopot Presiden Joko Widodo, tentang pertemuan 'rahasia' antara Presiden Joko Widodo dan Executive Chairman Freeport McMoRan James R Moffett pada 6 Oktober 2015, menjadi bola liar, yang menghebohkan.

Tidak hanya heboh di dunia maya dan dunia fana, tetapi juga menyulut kalangan DPR untuk mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mewacanakan pembentukan pansus terkait pertemuan Jokowi-Moffett dalam proses keputusan divestasi 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pertemuan Jokowi-Moffett, yang dihebohkan media sebagai pertemuan rahasia atau diam-diam itu sebenarnya pernah diungkap oleh Sudirman Said pada November 2015. Akan tetapi saat itu tidak terjadi kehebohan sama sekali. Kalau sekarang pernyataan Sudirman Said tentang pertemuan itu menjadi heboh disebabkan paling tidak oleh tiga faktor.

Pertama, momentum pernyataan Sudirman Said berdekatan dengan tahun politik Pilpres 2019. Kedua, posisi Sudirman Said bukan lagi sebagai mantan Menteri ESDM, melainkan sebagai Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketiga, berbeda dengan pernyataan pada November 2015, Sudirman Said kini terkesan mendramatisasi pernyataannya tentang pertemuan 'rahasia' Jokowi-Moffett. Dramatisasi itu tampak dari pengungkapan Sudirman Said yang lebih mengendepankan adanya pertemuan rahasia itu ketimbang subtansi pertemuan. Kalau pun Sudirman Said mengungkapkan subtansi pertemuan, diungkapkan sepotong-potong, tidak secara utuh sehingga menimbulkan multitafsir.

Tidak bisa dihindarkan dramatisasi itu menimbulkan kehebohan. Padahal, substansi pertemuan itu, yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya, sesungguhnya biasa-biasa saja, tidak ada hal yang baru.

Memang Sudirman Said tidak mengatakan sebagai pertemuan 'rahasia' Jokowi-Moffett. Ia menyebut 'pertemuan secara diam-diam' antara Jokowi dan bos Freeport di Indonesia menjadi cikal bakal keluarnya surat tertanggal 7 Oktober 2015 dengan nomor 7522/13/MEM/2015.

Isi surat itu sebenarnya sangat normatif, yang berisi rencana perpanjangan operasi Freeport di Indonesia, sejauh Undang-undang Indonesia memungkinkan perpanjangan itu. Pada saat itu Moffett memang membutuhkan semacam surat jaminan izin ekspor konsentrat dan perpanjangan operasi Freeport.

Surat itu dibutuhkan Moffett untuk mendongkrak harga saham Freeport McMoren (FCX), induk PTFI, di bursa Wall Street New York, yang lagi terpuruk pada titik nadir.

Salah satu sentimen penyebab penurunan harga saham FCX itu adalah tidak adanya kepastian izin ekspor konsentrat dan perpanjangan KK Freport dari pemerintah Indonesia. Pada saat itu, Presiden Jokowi mengatakan perundingan perpanjangan KK Freeport baru akan dilakukan pada 2019, atau dua tahun sebelum KK berakhir, seperti yang diatur UU.

Pernyataan Sudirman Said sesungguhnya secara tersirat juga mengatakan bahwa subtasi pembicaraan Jokowi-Moffett hanya sebatas pada permintaan semacam surat jaminan izin ekspor konsetrat dan perpanjangan operasi Freeport, yang dibutuhkan untuk kembali menaikkan harga saham FCX.

Tidak ada pembahasan sama sekali terkait pembelian saham Freeport, seperti yang heboh di media masa baru-baru ini. Pasalnya, Jokowi pada saat itu kekeuh untuk tidak membicarakan perpanjangan operasi Freeeport, termasuk tidak membicarakan pembelian saham PT FI.

Hanya, surat yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said dengan seizin Jokowi, berdampak menurunkan bargaining posistion Tim Perunding Divestasi 51,2% Saham Freeport. Namun, setelah pemerintah Indonesia berhasil melakukan divestasi 51,2% saham Freeport, setelah 51 tahun hanya menguasai 9,36% saham Freeport, apa pun subtansi pembicaraan Jokowi-Moffett dan surat Sudirman Said sudah tidak relevan lagi, sehingga tidak perlu dihebohkan.

Memang usulan pembentukan Pansus merupakan hak konstitutional yang melekat pada anggota DPR RI. Namun, dalam kondisi tersebut, tidak ada urgensi bagi Komisi VII DPR RI untuk membentuk pansus terkait pertemuan Jokowi-Moffett. Pasalnya sudah tidak relevan dan tidak terkait secara langsung terhadap keputusan divestasi 51,2% saham Freeeport, sehingga hanya wasting time alias buang-buang waktu saja.

Akan lebih bermanfaat dan produktif kalau Komisi VII DPR RI merampungkan Perubahan UU Migas, yang sudah delapan tahun belum juga selesai, ketimbang membentuk Pansus pertemuan Jokowi-Moffett. (X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More