Pemulung vs Pemprov DKI

Penulis: Wartawan Media Indonesia Mathias S Brahmana Pada: Senin, 25 Feb 2019, 06:00 WIB Opini
Pemulung vs Pemprov DKI

ANOMALI Ibu Kota. Begitu warga menilainya. Anggaran yang tersedia lebih tapi mengapa banyak proyek gagal terlaksana. Dalam rapat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, dengan DPRD DKI pekan lalu, misalnya, terungkap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali gagal membangun gedung layanan masyarakat.

Pengadaan Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang masuk daftar prioritas pada 2018, lagi-lagi gugur di tengah jalan. Lahan seluas 9.820 meter persegi yang sudah tersedia di kawasan strategis Jalan Pramuka, Jakarta Timur, tetap tidak dapat dimanfaatkan.

DPRD DKI sudah menyetujui anggaran pembangunan gedung sebesar Rp70,7 miliar. Secara ekonomi maupun dari sisi pelayanan masyarakat, warga dirugikan karena anggaran tidak terserap. Gedung yang dinanti masih di atas kertas. Andai saja anggaran sebesar Rp70,7 miliar itu diproduktifkan dengan mendepositokan ke bank, sudah bisa dipastikan dapat melahirkan sebuah gedung praktikum sekolah berikut fasilitasnya, karena bunganya mencapai Rp5 miliar per tahun.   

Tahun 2018 tidak mungkin kembali. Mengapa bisa, tidak ada satu hari pun dari 365 hari yang berlalu itu berpihak kepada Pemprov DKI untuk mengambil kembali asetnya. Seberapa pelikkah masalahnya? Apalagi bukan karena faktor dana, lahan, tender atau masalah Instalasi Pengolahan Limbah, yang menghadang program, melainkan kedigdayaan pemulung.

Kepala Dinas Citata DKI Jakarta, Benny Agus Chandra, dalam rapat dengan Komisi D DPRD DKI itu, tanpa malu-malu mengungkapkan penyebab utama gagal membangun Gedung Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur.
Ia menyebutkan pihak Pemerintah Kota Jakarta Timur tidak berani menertibkan pemulung yang bermukim di atas lahan milik Pemprov DKI tersebut. Peserta rapat yang mendengar pengakuan Benny Agus Chandra seketika berisik. Mereka hampir tidak percaya bahwa Pemprov DKI bisa didikte pemulung.

Salah seorang Anggota Dewan, Tandanan Daulay, mempertanyakan mengapa bisa demikian. "Jangan karena ditakut-takuti, terus tidak jadi membangun. Kalau begini bagaimana? Masa pemerintah kalah sama pemulung?" tandas politikus Partai Golkar tersebut.

Sesama anggota Dewan mencoba mencari tahu siapa beking para pemulung tersebut, namun tidak ada satu nama pun terbetik. Benar-benar anomali. Tidak punya beking namun punya daya tawar tinggi sampai-sampai seorang Sandiaga Uno pun mengaku kewalahan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, juga mengeluhkan masalah tersebut saat memimpin rapat pimpinan tentang percepatan penyerapan anggaran pada 9 Mei 2018. Berawal dari permintaan Sekretaris Daerah, Saefullah, agar menertibkan pemulung dari lahan Pemprov DKI di Jalan Pramuka.

Sandi mengatakan dirinya sudah menginstruksikan pejabat terkait supaya menertibkan para pemulung itu namun tidak ada hasil. "Jadi kalau wagub perintah enggak jalan, terus pak sekda perintah jalan. Bapak saja yang jadi wagub, pak," cetus Sandiaga ketika itu.

Rentang waktu rapat pimpinan bulan Mei hingga Desember 2018 terhitung tujuh bulan, bahkan saat ini Sandiaga Uno telah menjadi calon wakil presiden, namun lahan tetap tidak bisa digunakan sesuai dengan program.

Okupasi pemulung menunjukkan Pemprov DKI bersikap aneh dalam mengamankan aset miliknya. Mau tidak mau, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Jakarta Timur, harus bersabar dan banyak berdoa agar suatu hari nanti Satpol PP DKI yang memiliki 4.713 anggota (per November 2018) kembali berani bertindak.   

Sejarah sudah mencatat, Satpol PP DKI Jakarta pernah berhasil menertibkan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang yang kental dengan premanisme. Warga Jakarta juga tidak bakal lupa Satpol PP DKI bersama kepolisian dengan trengginas meluluhlantakkan sarang prostitusi Kalijodo, Penjaringan, yang premannya sudah melegenda.     

Aura ketegasan seorang pemimpin, menurut Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menjadi kunci dan telah terbukti mampu memberi kepercayaan diri petugas Satpol PP saat menertibkan PKLdan preman Tanah Abang.

Kini, bola ada di kaki Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Apakah mantan Mendikbud tersebut akan menendang bola hingga gol ke gawang lawan atau menahan kemudian mengoper ke striker? Anies selalu pengatur serangan terkesan memperlambat permainan dengan menahan bola.

Alasannya, masalah pemulung menduduki tanah milik Pemprov DKI di Jalan Pramuka sudah lama dan oleh karena sedang dalam pembahasan, dia tidak bersedia membicarakannya sampai urusan internal beres.

Ujaran lebih cepat lebih baik belum menjadi filosofi kerja di Ibu Kota. Warga pembayar pajak sebaiknya jangan terlalu berharap dapat banyak pembangunan setiap tahun agar tidak kecewa. Anies punya gaya manajemen berbeda yang cenderung menghindari konflik. Jangan sampai ada pihak dirugikan dalam melakukan pembangunan. Katanya sih agar semua oke oce, bukan pencitraan sebagaimana tudingan sebagian orang.

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More