Atasi Polusi Plastik, dari Aksi Nasional ke Aliansi Global

Penulis: Rizal Malik CEO WWF-Indonesia Pada: Jumat, 22 Feb 2019, 04:10 WIB Opini
Atasi Polusi Plastik, dari Aksi Nasional ke Aliansi Global

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

MENJELANG ketika sedang berlangsung, dan pascadebat calon presiden putaran kedua pada Minggu malam (17/2), banyak pihak telah mengulas komitmen lingkungan kedua kandidat dengan meneliti pernyataan kebijakan yang diterbitkan tiap-tiap tim sukses.
     
Dari 260 pernyataan kebijakan yang diuraikan calon nomor urut satu, 20% tergolong isu-isu lingkungan. Pihak Jokowi memasukkan poin pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan, keadilan dalam kepemilikan tanah, penegakan hukum untuk kejahatan lingkungan, sektor energi dan pangan, serta pengakuan atas hak masyarakat adat.
      
Proporsi yang kurang lebih sama, 18% disampaikan calon nomor urut dua. Pihak Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk isu-isu lingkungan dalam pernyataan kebijakannya. Namun, jauh lebih pendek, hanya 148 poin. Mereka menyentuh poin pengelolaan hutan berkelanjutan, kesetaraan dalam kepemilikan tanah, penegakan hukum lingkungan, dan energi terbarukan.
    
Satu yang pasti, tidak ada elaborasi lebih rinci dari kedua kandidat terkait polusi plastik di darat dan di laut, padahal isu ini telah mencapai tingkat krisis. Sebanyak 8 juta ton plastik dari daratan masuk ke perairan dan bermuara ke lautan setiap tahun.
    
Angka ini diproyeksikan meningkat empat kali lipat pada 2050. Limbah plastik di laut berubah menjadi polutan dan plastik mikro berbahaya bagi keseimbangan alam, industri, mata pencaharian, dan kesehatan manusia yang dampaknya baru kita pahami secara lebih baik sekarang.
    
Polusi plastik hanya salah satu ancaman terhadap layanan ekosistem laut, tetapi yang satu itu sangat serius. Plastik telah memasuki rantai makanan di laut, dan berdasarkan penelitian terbaru, komponen plastik mikro sudah mulai masuk mulut ke perut.
    
Pemerintah berkesempatan memanfaatkan momentum penting tahun ini. Keputusan politik untuk berperan nyata dalam perang global melawan polusi plastik perlu dicapai karena menyangkut keselamatan dan kesehatan warga Indonesia dan dunia.
    
Indonesia termasuk negara poluter penghasil 3,2 juta ton sampah plastik pada 2010, yang sekitar 1,29 juta ton darinya bermuara di samudra, menurut penelitian yang diterbitkan jurnal Science 2015.
     
Bank Dunia memperkirakan, setiap 250 juta penduduk Indonesia bertanggung jawab antara 0,8 kg sampai 1 kg sampah plastik per tahun. Angka itu menempatkan Indonesia kedua setelah Tiongkok dengan 8,8 juta ton sampah, atau 27% dari limbah plastik global.
    
Studi yang dipimpin ilmuwan Jenna Jambeck dari University of Georgia ini menemukan, sekitar 8 juta ton limbah plastik berakhir di lautan setiap tahun. Jambeck et al menggabungkan data yang tersedia pada limbah padat dengan model yang menggunakan kepadatan penduduk dan status ekonomi untuk memperkirakan jumlah limbah plastik berbasis tanah yang memasuki laut.
     
Para peneliti mengatakan, bahkan mungkin angka sampah plastik yang sebenarnya lebih dari 8 juta ton karena diperkirakan jumlah ini hanya data sampah plastik yang berasal dari penduduk pesisir di 192 negara. Mengingat jumlah yang fantastis ini, kita layak menyebut limbah sampah plastik ini sebagai polusi. Padahal, tak dapat dimungkiri, laut menghubungkan kita semua.
      
Indonesia jelas tidak akan mampu sendiri memecahkan masalah polusi plastik di laut karena ini ialah masalah global dan lintas batas. Bahkan, kebijakan terbaik tingkat lokal atau regional pun bisa saja terfragmentasi, tidak menyentuh esensi, atau gagal dalam tahap implementasi.
     
Dengan kehidupan manusia dan alam yang menjadi pertaruhan, kelompok lingkungan terpanggil untuk mendorong negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, supaya merespons tantangan global ini secara efektif. Kesepakatan internasional yang baru dan mengikat secara hukum sebagai respons global yang terkoordinasi dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi problem polusi plastik laut.
     
Perjanjian itu harus mencakup: sasaran global yang didefinisikan jelas, pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencegah, serta mengendalikan dan menghilangkan polusi plastik laut di setiap negara. Termasuk, langkah-langkah penghitungan siklus hidup plastik secara utuh, peraturan dan standar internasional yang selaras. Lalu, sistem tata kelola termasuk lembaga ilmiah dan mekanisme pelaporan yang terkoordinasi, dan mekanisme dukungan pelaksanaan yang meliputi keuangan, teknologi, serta pengembangan kapasitas.
     
Beberapa konvensi internasional yang ada telah mengatur hal ihwal polusi plastik. Namun, UN Environment Assessment 2017 mengidentifikasi kesenjangan hukum dan kurangnya kerangka global yang menargetkan polusi plastik di laut secara khusus. Kelompok ahli sampah laut dan plastik mikro yang dibentuk United Nations Environment Assembly (UNEA) mencatat, "respons yang efektif memerlukan kesepakatan baru yang mengikat secara hukum.”
     
Saat ini ada gelombang kuat dukungan internasional bagi kesepakatan baru untuk mengatasi polusi plastik di laut. Tahun lalu saja, pemerintah, masyarakat sipil dan jutaan orang di seluruh dunia telah bersuara menuntut tindakan legislatif yang lebih pasti untuk mengatasi polusi plastik di laut. Sampai saat ini, ada 30 pemerintahan menyatakan dukungan terhadap aksi nyata dunia yang lebih terkoordinasi.
     
Pertemuan Tingkat Tinggi Lingkungan PBB yang keempat (UNEA4) di Nairobi, Kenya, 11-15 Maret 2019 akan fokus pada upaya perubahan yang memungkinkan bagi sistem global yang lebih berkelanjutan. Upaya ini termasuk penanganan konsumsi, produksi, pembuangan dan daur ulang/pemulihan plastik secara global. sebuah resolusi diharapkan dicapai untuk penguatan tata kelola polusi plastik di laut secara global.
    
Pemerintah negara-negara di dunia akan memiliki kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meletakkan dasar bagi solusi global guna mengatasi masalah polusi plastik di laut. Namun demikian, kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum ini tidak dapat direalisasikan tanpa kepemimpinan yang kuat dari Indonesia.
     
RI sebenarnya sudah menyatakan komitmen tujuan pengurangan sampah plastik hingga 70% pada 2025 dan dukungan pendanaan senilai US$ 1 triliun per tahun untuk mengurangi jumlah produk plastik dan bentuk sampah lain yang mencemari perairan RI.
     
Pernyataan ini diumumkan Menko Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan yang juga mengusulkan pengganti plastik yang non-biodegradable dengan bahan yang biodegradable, seperti singkong dan rumput laut. Kebijakan lain, penerapan pajak atas kantung plastik sekali pakai, juga kampanye publik yang konsisten guna mengedukasi perubahan perilaku.
     
Komitmen RI ini layak dipuji. Indonesia perlu terus menjaga momentum dengan secara terbuka menyatakan komitmen untuk mendorong kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum, guna mengatasi polusi plastik laut sebagai masalah global dan lintas batas di sesi ke empat UNEA di Nairobi, Kenya, Maret 2019.
      
Krisis plastik ialah masalah bersama, dan hanya upaya global terpadu dan ambisius yang dapat mengatasinya. Kita harapkan Indonesia konsisten mendukung upaya untuk merealisasikan samudra luas yang bebas dari polusi plastik.

 

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More