Kamis 21 Februari 2019, 06:10 WIB

Desa Penyangga Ekonomi Nasional

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Desa Penyangga Ekonomi Nasional

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

 

PEMERINTAH tingkat desa diminta untuk menjaga agar perputaran uang tetap berada di wilayah perdesaan.

Bila itu dapat terus dilakukan, bukan hanya kabupaten, kota, dan provinsi, desa pun dapat menjadi salah satu pilar penyangga ekonomi nasional.

Oleh karena itu, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2019 di Jakarta, kemarin, Presiden Joko Widodo meminta aparat desa memastikan hal itu berlangsung.

Sejumlah pejabat pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi menghadiri acara tersebut. "Tapi pasti saya lihat hasilnya dari Rp257 triliun itu apa. Ini juga saya tanyakan. Jangan terima anggarannya saja enak, tapi jadi apa? Ini penting," kata Presiden dalam sambutannya di Ecovention Ocean Ecopark Ancol, Jakarta, kemarin.

Salah satu cara menjaga perputaran uang dana desa yang diharapkan Presiden, misalnya, dengan membeli produk-produk bahan bangunan di wilayah desa hingga kecamatan masing-masing untuk membangun infrastruktur.

Presiden Jokowi juga meminta pemerintah desa untuk mempekerjakan tenaga kerja pembangunan infrastruktur desa dari daerah masing-masing. Dengan perputaran uang itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa.

Manfaat
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah perwakilan diajak berdiskusi dan dipilih secara acak oleh Kepala Negara untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana desa.

Perwakilan Pemerintah Desa Bandung Jaya, Provinsi Bengkulu, Supriyanti menceritakan, dengan dana desa sejumlah ruas jalan di Desa Bandung Jaya kini telah dibeton semen dan dilapisi aspal sesuai kebutuhan.

Selain itu, Supriyanti mengalokasikan Rp100 juta dari dana desa untuk pengembangan badan usaha milik desa berupa jual-beli kopi dan toko bangunan.

"Aktivitas pendidikan PAUD di desa pun berkembang dari awalnya hanya empat peserta dan saat ini terdapat 18 peserta PAUD," ungkap Supriyanti.

Perwakilan Desa Bener Meriah di Kabupaten Aceh Tengah, Warkap, mengatakan penggunaan dana desa di Bener Meriah dimanfaatkan untuk mengalirkan air dan sanitasi. "Untuk mengambil air bersih dan disalurkan ke desa pakai pipa. Sekitar Rp500 juta dananya," kata Warkap.

Perwakilan desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Aswanto menceritakan rencananya menggunakan dana desa 2019 untuk membangun jalan desa dan gedung PAUD. Dia menjelaskan pengajar untuk fasilitas PAUD itu juga dibayar dengan dana desa.

Di Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, dana desa dilaporkan telah dimanfaatkan secara maksimal untuk mendongkrak perekonomian desa dan warga.

"Sejak 2015 hingga 2018, kami mengalokasikan sebagian besar dana untuk membangun perkebunan durian dan pengadaan bibit durian yang dibagikan gratis kepada masyarakat," kata Kepala Desa Langgongsari Rasim.

Untuk terus mendukung pembangunan desa sebagai penyangga ekonomi nasional tersebut, Presiden dalam kesempatan yang sama mengaku akan kembali menaikkan alokasi dana desa di 2020. "Tahun depan enggak tahu naik berapa lagi. Yang jelas harus naik. Setuju nggak?" tanya Jokowi.

Jumlah alokasi dana desa dalam beberapa tahun terakhir memang terus meningkat. Dana yang dige-lontorkan untuk seluruh desa di Indonesia telah mencapai Rp257 triliun. (LD/RF/Ant/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More