Polemik Pengelolaan Jaminan Sosial PPPK

Penulis: Ferdinandus S Nggao Kepala Kajian Kebijakan Sosial LM-FEB UI Pada: Kamis, 21 Feb 2019, 04:00 WIB Opini
Polemik Pengelolaan Jaminan Sosial PPPK

Thinkstock

SAAT ini pemerintah sedang melakukan proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bersamaan dengan itu muncul pula perbedaan pendapat tentang lembaga pengelola jaminan sosial bagi PPPK. Saat ini, pengelolaan program jaminan sosial PPPK diserahkan ke PT Taspen (Persero). Sementara itu, menurut BPJS Ketenagakerjaan, pihaknyalah yang seharusnya mengelola dana program ini.
    
UU No 5/2014 tentang ASN memasukkan PPPK sebagai bagian ASN. ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PPPK ialah WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
     
Pemberian status ini tentu merupakan sebuah kemajuan. Apalagi, PPPK sebagai ASN mendapat perlindungan melalui beberapa program jaminan sosial yang iurannya dibayarkan pemerintah sebagai pemberi kerja. Program yang diberikan kepada PPPK ialah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
     
Adapun jaminan pensiun (JP) hanya diberikan kepada PNS. Polemik ini lebih pada pengelolaan JHT, JKK, dan JKM karena Taspen sendiri memang tidak mengelola jaminan kesehatan.

Kelemahan regulasi
Kalau ditelusuri, pangkal polemik lembaga penyelenggara jaminan sosial ini sebetulnya terletak pada kelemahan regulasinya. Saat ini, pengelolaan program jaminan sosial untuk PPPK diatur 3 UU, yaitu UU ASN dan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta UU No 24/2011 tentang BPJS.
     
Kehadiran UU BPJS sendiri merupakan kelanjutan UU SJSN. UU ini dan produk turunannya memiliki kelemahan, terutama dari aspek sinkronisasi regulasi. Pertama, regulasi tentang ASN sendiri tampak kurang konsisten mengatur pelaksanaan program jaminan sosial PPPK.
      
UU ASN mengatur jaminan sosial PPPK dalam pasal 106. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa program jaminan sosial PPPK dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional. Artinya, pelaksanaan program jaminan sosialnya mengacu regulasi yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.
      
Dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia, acuan utamanya ialah UU SJSN dan UU BPJS. Produk hukum ini khusus mengatur penyelenggaraan jaminan sosial secara nasional. Produk hukum lain yang terkait dengan program jaminan sosial harus mengacu pada dua UU ini. Karena itu, frasa ‘sistem jaminan sosial nasional’ yang ada dalam regulasi ASN berarti pelaksanaannya mengacu UU SJSN dan UU BPJS.
     
Namun, dalam ketentuan pelaksanaan tidak konsisten. Misalnya, dalam PP No 70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN (Pasal 7) dinyatakan bahwa program JKK dan JKM dikelola PT Taspen (Persero). Ketentuan ini berlaku juga bagi PPPK sebagai bagian ASN.
     
Sementara dalam PP No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dinyatakan bahwa program jaminan sosial PPPK dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional.
Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ambigu, mana yang menjadi acuan.
      
Kedua, masih ada kekosongan regulasi dalam melaksanakan UU SJSN terkait dengan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pemerintah sudah menerbitkan PP 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM dan PP 45/2015 tentang Program Jaminan Pensiun, serta PP 46/2015 tentang Program Jaminan Hari Tua. Ketiga PP ini merupakan produk turunan dari UU SJSN.
       
Namun, PP ini hanya mengatur program jaminan sosial bagi pekerja di luar pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. PP ini tidak mengatur jaminan sosial aparatur sipil negara (PNS dan PPPK).   
      
Untuk program JKK dan JKM, misalnya, Pasal 2 (2) PP 44/2015 menyatakan program JKK dan JKM bagi peserta pada pemberi kerja penyelenggara negara diatur PP tersendiri. Pertanyaannya, apakah PP 70/2015 tentang JKK dan JKM bagi ASN dikategorikan sebagai ‘PP tersendiri’ yang dimaksud?
     
Kalau kita baca teliti PP 70/2015, tidak tampak secara tertulis PP ini kelanjutan PP 44/2015. Dalam bagian ‘menimbang’ dan ‘mengingat’ PP 70/2015 tidak menyebut UU SJSN dan PP 44/2015. Artinya, bisa ditafsirkan PP 70/2015 bukan produk turunan UU SJSN.
      
Ketiga, kelemahan dalam tindak lanjut UU BPJS terkait dengan proses pengalihan program dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai ketentuan, pengalihan ini dilakukan paling lambat di 2029.
     
UU BPJS sudah memasuki tahun kelima, idealnya road map pengalihan ini sudah ada. Kalau sudah ada, dan dijalankan secara konsisten, mestinya perbedaan pandangan tidak ada lagi.

Komitmen pemerintah
Kelemahan dalam regulasi ini berimbas pada perbedaan pendapat. PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan sama-sama memiliki dasar hukum. Dalam hal ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan sinkronisasi regulasi.
     
Sinkronisasi ini untuk menjamin kepastian pengelolaan jaminan sosial PPPK. Jangan sampai perbedaan pandangan yang terjadi mengganggu pelaksanaan programnya. Program jaminan sosial sangat dibutuhkan PPPK, melindungi mereka dari risiko sosial-ekonomi yang dialami.
      
Di samping itu, dibutuhkan komitmen pemerintah menindaklanjuti regulasi terkait dengan badan penyelenggara sebagaimana dinyatakan dalam UU BPJS, terutama posisi PT Taspen. Masa depan pengelolaan jaminan sosial PPPK tergantung peta jalan tentang lembaga penyelenggara jaminan sosial bagi ASN. Pemerintah, PT Taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan harus duduk bersama menyusun peta jalan ini.
     
Ada dua skenario yang dapat dilakukan. Pertama, penyatuan program ke BPJS Ketenagakerjaan, sesuai UU BPJS. Secara teknis, pengalihan ini tidak begitu mudah karena ada perbedaan skema program. Misalnya, manfaat JKM yang diselenggarakan PT Taspen berbeda dengan yang diterapkan BPJS Ketenagakerjaan.  
     
Kedua, membentuk badan penyelenggara khusus bagi ASN. Kalau skenario ini yang diambil, PT Taspen bertransformasi menjadi BJPS. Sama seperti PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Skenario ini relatif lebih mudah karena hanya tinggal mengubah status dari persero menjadi badan.
      
Walaupun demikian, pilihan ini harus diikuti perubahan regulasi, terutama UU BPJS karena dalam UU BPJS hanya disebut dua jenis badan penyelenggara, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. UU SJSN juga menyatakan BPJS harus dibentuk dengan UU. Di sini dibutuhkan argumentasi yang kuat sebagai dasar perubahannya.
     
Di samping itu, pilihan ini akan menimbulkan kesan mengurangi nilai gotong royong (kebersamaan) secara nasional sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana dinyatakan UU SJSN.
    
Tiap-tiap skenario memiliki risiko yang harus dipertimbangkan. Apa pun skenario yang diambil harus didasari kepentingan nasional, bukan kelompok tertentu. Sebagaimana dinyatakan UU SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasar asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More