Susun RAPBN 2020, Menkeu Minta Masukan dari Pengusaha

Penulis: Nur Aivanni Pada: Selasa, 19 Feb 2019, 19:55 WIB Ekonomi
Susun RAPBN 2020, Menkeu Minta Masukan dari Pengusaha

ANTARA

KEMENTERIAN Keuangan mengumpulkan para pengusaha untuk meminta masukan dan saran dari mereka. Pasalnya, Kementerian Keuangan menginginkan agar para pengusaha turut terlibat dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara dialog ekonomi dan kebijakan fiskal dengan para pengusaha.

"Kami ingin mendengarkan lagi untuk mendapafkan formula bagaimana kami mendesain kebijakan fiskal 2020. Bicara kebijakan fiskal itu ada dari sisi pajak, cukai, PNBP, ada sisi belanja negara, belanja pusat melalui bendahara umum negara, kementerian/lembaga, belanja melalui transfer ke daerah sampai dana desa," kata Sri Mulyani, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2).

Baca juga: Crowdfunding Permudah Masyarakat Jalankan Bisnis Franchise

Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya ingin APBN sebagai instrumen bersama mampu menjaga ekonomi Indonesia. "Mumpung ekonominya sedang positif dan APBN-nya sehat, saya mau menawarkan mari kita desain sama-sama ekonomi kita tahun 2020 akan seperti apa," terangnya.

Pada kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk memudahkan dunia usaha. Karena itu, pihaknya ingin mendapatkan masukan terkait regulasi yang telah dikeluarkan selama ini. "Jadi, ini adalah forum yang bagus untuk kami menjelaskan berbagai insentif, fasilitas, kemudahan yang sudah kita berikan," katanya.

Ia mengakui bahwa setiap industri mempunyai tantangan yang berbeda-beda. "Seperti industri tekstil dan garmen berbeda dengan industri ritel yang sifatnya offline, beda juga dengan industri besi, baja, emas, asuransi, jasa pertambangan, konsultan. Itu semuanya memiliki nature yang berbeda-beda," tuturnya. Masukan-masukan dari setiap industri tersebut nantinya akan ditindaklanjuti.

Dalam dialog tersebut, salah satu dari asosiasi baja Hengki menyampaikan masalah terkait tindakan dumping dari luar sehingga baja-baja impor banyak yang masuk ke Indonesia.

"Dengan dukungan Kadin, Kemendag, maupun Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), telah diputus beberapa negara melakukan dumping dan diberlakukan antidumping. Disini terakhir yang belum dikeluarkan adalah PMK-nya, dari KADI sudah diputus, dari Kemendag juga sudah ada rekomendasi, tapi PMK-nya belum keluar," terangnya.

Baca juga: Eco Living Digandrungi Masyarakat Modern

Sementara Yudi dari Aneka Tambang pun menyampaikan masalah terkait rantai pasokan emas di Indonesia. Ia menyampaikan bahan baku untuk produksi emas di Indonesia lebih banyak berasal dari luar. Itu disebabkan kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia.

"Ketika ingin beli bahan baku emas dalam negeri dikenakan pajak PPN 10%, ketika emas diekspor PPN itu jadi 0. Jadi para penambang emas lebih baik menjual emas ke luar daripada jual di dalam negeri. Kita sebagai pengrajin emas harus beli bahan baku dari impor," pungkasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More