Selasa 19 Februari 2019, 15:50 WIB

Kiai Ma'ruf: Paslon 01 Ikut Aturan KPU di Debat Ketiga

Kiai Ma

ANTARA

 

CALON wakil presiden nomor urut 02 KH. Ma'ruf Amin merespons wacana debat pemilihan presiden ketiga, tanpa panelis. Pihaknya hanya berpatok pada ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita itu kan orang yang diatur, dan nanti TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf) tentu akan berunding, mana yang terbaik, mana yang paling bagus," ujar Kiai Ma'ruf di kediamannya, Serang, Banten, Selasa (19/2).

Menurutnya, kesepakatan debat dirumuskan dalam pleno antara KPU, TKN dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan demikian, rumusan mengenai silang pendapat bisa didiskusikan di sana.

Apakah debat tanpa pleno bisa dilakukan atau tidak, ketiga pihak yang akan menentukan. Kiai Ma'ruf sendiri tak ingin ikut campur. Ia menyerahkan skema debat dalam diskusi tiga pihak itu.

"Saya sih tidak ada usal usul apa. Apa yang harus dilakukan ya kita lakukan," sebut Kiai Ma'ruf.

TKN sebagai tim sukses Jokowi-Ma'ruf, tentu merumuskan proses debat terbaik bagi pasangan calon nomor urut 01. Kiai Ma'ruf tak ragu pada kompetensi wakil TKN di diskusi.

"Jadi kalau saya sama Pak Jokowi itu menerima apa yang menjadi ketentuan itu saja," tandas dia.

 

Baca juga: Ma’ruf Amin: Sandiaga Jangan Sungkan di Debat Ketiga

 

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno membuka wacana tentang peniadaan panelis di debat ketiga. Menurut dia, pertanyaan yang dirumuskan panelis tak mudah ditangkap masyarakat.

"Dan ada kekhawatiran bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah diketahui sudah diketahui sebelumnya baik oleh pasangan 02 maupun 01 jadi efektivitasnya sangat sangat tidak terasa," kata Sandiaga di Pusat Media BPN, Jakarta, Senin (18/2).

Sandiaga melihat debat tanpa panelis juga memudahkan kandidat. Dirinya dan KH. Ma'ruf Amin bisa saling beradu visi-misi tanpa terpaku pada pertanyaan. (OL-3)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Perpanjangan Darurat Covid-19 Tinggal Tunggu Presiden Jokowi

👤Henri Siagian 🕔Jumat 29 Mei 2020, 15:41 WIB
Di keputusan itu, masa darurat berlaku selama 91 hari atau sejak 29 Februari hingga 29 Mei atau hari...
MI/MOHAMAD IRFAN

Satgas Lawan Covid-19 DPR akan Rapat Gabungan Bahas New Normal

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Jumat 29 Mei 2020, 15:28 WIB
DPR akan mendengar kesiapan semua stake holder baik pemerintah maupun swasta dalam melakukan skema new...
Medcom.id

KPU Laporkan Kebocoran Data ke Bareskrim Polri

👤Sri Utami 🕔Jumat 29 Mei 2020, 14:01 WIB
"Surat tugas dari pimpinan KPU dan hasil terjemahan media sosial tidak dibawa. Maka hari ini direncanakan KPU datang kembali ke...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya