Anies Klaim Dana Swakelola Aturan Pusat

Penulis: MI Pada: Sabtu, 16 Feb 2019, 08:45 WIB Megapolitan
Anies Klaim Dana Swakelola Aturan Pusat

FOTO TERBIT/ROMMY PUJIANTO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan usulan menyerahkan pengelolaan dana APBD tipe III dan IV kepada masyarakat (dana swakelola) hanya menjalani aturan seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. "Pemprov DKI mengikuti Peraturan Presiden (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jadi, kami menjalankan apa yang menjadi peraturan pemerintah," jelas Anies seusai meresmikan Gelanggang Remaja Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, kemarin. Ia menuturkan peraturan tersebut memungkinkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan. "Dalam PP (peraturan presiden) yang lama, proses pembangunan itu tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Alhamdulillah, Bapak Presiden mengeluarkan PP baru Nomor 16 Tahun 2018 yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat," kata Anies.

Diketahui PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 18, Pasal 23, dan Pasal 47 membahas program swakelola dana untuk tipe III dan IV. Lebih lanjut Anies mengatakan PP baru tersebut menyatakan kegiatan pembangunan bisa dikerjakan secara bersama. "Lewat (PP) ini, kegiatan (pembangunan) bisa dikerjakan lewat gotong royong, ya pemerintah, ya juga masyarakat," terangnya. Nantinya dana APBD untuk pelaksanaan pembangunan itu diberikan kepada organisasi kemasyarakatan. Namun, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyayangkan adanya kesalahpahaman masyarakat dalam membedakan organisasi massa dan organisasi kemasyarakatan. "Organisasi kemasyarakatan itu ada RT, RW, LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan) kemudian Karang Taruna, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)," jelas Anies.

Saat ditanyai lebih jauh soal aturan itu Anies memilih untuk tidak menjawab lebih banyak. "Nah, jadi kalo mau tanya tentang peraturan ini jangan tanya sama gubernur DKI. Gubernur DKI sedang melaksanakan. Tanya kepada pemerintah pusat yang membuat aturan," ujarnya. Sebelumnya, Rabu (14/2), Anies menyatakan tengah mempersiapkan peraturan gubernur (pergub) terkait dengan usulan rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk penataan kampung kumuh dengan melibatkan masyarakat di dalamnya. "Nanti harus ada aturannya, harus dibuatkan. Nah, di situlah kemudian kenapa diperlukan nanti akan ada pergub yang mengatur detailnya dan sekarang sedang dalam proses," kata Anies. Pemerintah provinsi (pemprov) menginginkan lebih banyak dana tersebut dikelola masyarakat supaya APBD bisa menggerakkan perekonomian rakyat. (*/J-2) 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More