Kamis 14 Februari 2019, 17:11 WIB

Mahfud MD: Pemilu Sudah Bermartabat, KPU tidak Bisa Didikte

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Mahfud MD: Pemilu Sudah Bermartabat, KPU tidak Bisa Didikte

MI/ BARY FATHAHILAH

 

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai negara telah menyediakan instrumen yang lengkap dan independen. Sehingga pemilu tahun ini dianggap bagus dan bermartabat. Instrumen yang dimaksud Mahfud ialah adanya penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum yang tidak bisa didikte oleh pihak lain.

"Sekarang kita punya KPU, lembaga yang menurut Undang-Undang itu mandiri, sehingga kalau ada orang yang menyalahkan KPU sudah dikendalikan, ndak ada. Sejak zaman Nazarudin Syamsudin (Mantan Ketua KPU), percaya nggak bisa mendikte KPU. Semua yang dilakukan terbuka dan tidak didikte oleh eksekutif," ungkap Mahfud di MMD Initiative, Jl.Kramat Raya, Jakarta, Kamis (14/2).

Mahfud menambahkan, semisal KPU tidak menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu yang benar maka ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lalu, jika KPU dan Bawaslu keliru, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang siap hadir mengawasi etik kedua penyelenggara tersebut.

"Jadi sudah ada Bawaslu, DKPP, kemudian ada saudara wartawan bisa masuk kemana saja, memberitakan apa saja. Dulu zaman Pak Soeharto enggak boleh memberitakan macam-macam, saudara bisa hilang. Sekarang beritakan apa saja kalo enggak bener dibantah oleh yang lain," jelasnya.

Baca juga: Mahfud MD Imbau MK Tuntaskan Sengketa Kepemimpinan di DPD

Kemudian, Mahfud juga beranggapan tidak menutup kemungkinan munculnya kecurangan meskipun pemilu sudah bermartabat. Menurutnya masih banyak kecurangan yang terjadi, tapi ada Mahkamah Konstitusi yang bisa memutuskan jika ada sengketa pemilu.

"Kecurangan saat ini ada bedanya, yaitu kecurangan horizontal antarparpol, bukan pemerintah. Kalau dulu kan pemerintah yang curang, vertikal. Misalnya, ini hasilnya sekian, harus sekian, kalau macam-macam digebuk," lanjutnya.

"Sekarang parpol curang sendiri-sendiri, bayar sendiri, punya tim sendiri, kemudian ada KPU daerah yang tergoda dibayar. Bawaslunya pun ada. Tapi itu dari ratusan ribu TPS hanya terjadi lima. Oleh sebab itu kita bersyukur KPU jadi lebih baik."(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More