Kamis 14 Februari 2019, 14:30 WIB

Keterbukaan Informasi Publik Bantu Kerja Wartawan

Ardi Teristi Hardi | Nusantara
Keterbukaan Informasi Publik Bantu Kerja Wartawan

Ilustrasi

 

PENELITI sekaligus pegiat penyiaran publik Darmanto menyebut keterbukaan informasi publik penting diterapkan. Ia pun mendukung rencana DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang  akan menginisiasi penyusunan Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Keterbukaan Informasi Publik membantu kerja wartawan," kata dia dalam Forum Diskusi Kelompok dengan judul Menghimpun Masukan dalam Rangka Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD tentang Keterbukaan Informasi Publik, Rabu (13/2) siang di DPRD DIY.

Keterbukaan tersebut, misalnya dengan, mencatumkan data-data yang dibutuhkan di situs resmi instansi yang mudah dan cepat diakses. Dengan cara ini, wartawan dan masyarakat bisa mencari sendiri dan mengecek yang dibutuhkan.

Keterbukaan informasi publik dapat menangkal kabar hoaks yang bisa dipolitisasi.

Baca juga: Caleg Bagi-Bagi Minuman saat Imlek Diperiksa Bawaslu

Darmanto pun mengusulkan agar nama Perda tersebut jika telah disahkan tidak sama dengan nama Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menambahkan ide untuk mengajukan Raperda ini berasal dari DPRD DIY.

"Saat ini, kami tengah melakukan kerja politik belanja informasi termasuk dari para ahli dan akademisi," kata dia.

Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik jika telah disahkan diharapkan akan mendorong dan menjamin keterbukaan, transparansi, dan antikorupsi di DIY. Perda ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan publik.

Eko menyebut, di DIY, dengan berbagai perkembangan teknologi informasi, keterbukaan informasi publik sudah cukup baik. Dari mulai perencanaan bisa buka e-learning. Pembahasan di Komisi A DPRD DIY pun nyaris tidak pernah tertutup.

Menurut Eko, contoh keterbukaan informasi publik yang perlu ditingkatkan, misalnya, keterbukaan terkait perencanaan APBD dan Dana Keistimewan. Pemda sudah bekerja keras mempublikasikan, tetapi bangak yang belum tahu.

"Dengan Perda ini akan menjadi payung hukum atas keterbukaan informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan," kata Eko. Keterbukaan informasi publik pun akan semakin baik. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More