Guru Terampil Harus Diperbanyak

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Rabu, 13 Feb 2019, 10:00 WIB Humaniora
Guru Terampil Harus Diperbanyak

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan terus melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga guru terampil alias guru produktif.

Upaya ini dijalankan untuk menggenjot revitalisasi vokasi atau sekolah menengah kejuruan (SMK).

Hal tersebut dikemukakan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano, pada Taklimat Media Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 pada hari kedua di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Supriano mengemukakan itu dalam menjawab wartawan terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka RNPK Kemendikbud 2019 yang meminta guru terampil atau guru produktif ditingkatkan.

Presiden mengutarakan sekarang terdapat lebih banyak guru normatif sekitar 65% ketimbang guru terampil 35%. Padahal, guru terampil amat dibutuhkan dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Jokowi juga menekankan pentingnya penambahan guru terampil agar sejalan dengan fokus pembangunan SDM. Harapannya, SDM kita memiliki keahlian serta keterampilan sehingga mampu bersaing dengan negara lain.

"Kita sudah mulai bekerja sama dengan dunia industri, di antaranya Astra. Yang kita lihat kecepatan dan kebutuhan jika bekerja sama dengan industri. Kita akan fokus kepada tenaga guru produktif yang dibutuhkan sehingga siswa-siswa SMK dapat meningkatkan kompetensi mereka serta terjun langsung pula di dunia usaha dan dunia industri (DUDI)," ujar Supriano.

Selain itu, saat ini masih berlangsung program guru keahlian ganda yang dilaksanakan Kemendikbud. Sekitar 15 ribu guru diberi pengalaman kemahiran sesuai dengan bidang mereka.

Mencari guru vokasi tidak semudah mencari guru biasa. Pasalnya, imbuh Ono, panggilan akrabnya, beberapa guru yang dibutuhkan terkadang tidak sesuai dengan jurusan di vokasi.

 

Kompetensi keahlian

Pada Taklimat Media RNPK tentang Revitalisasi Vokasi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad, mengutarakan selama dua tahun terakhir pihaknya membuat program yang memberikan layanan terbaik guna peningkatan kompetensi siswa dan guru SMK.

Sejumlah langkah yang dikerjakan, antara lain penyusunan roadmap pengembangan SMK, penyesuaian kurikulum yang sesuai dengan industri, pengembangan kompetensi guru SMK, termasuk memenuhi kekurangan guru SMK.

"Kami diminta melakukan upaya kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan kalangan DUDI, serta meningkatkan akses sertifikasi dan akreditasi lembaga dan SMK. Semua sudah kami lakukan, termasuk penyesuaian kurikulum. Hingga 2018 ada 146 kompetensi keahlian yang bersifat integrasi maupun sistem blok," tutur Hamid.

Dia juga menyinggung tentang kekurangan guru produktif yang sudah direspons melalui proses seleksi aparatur sipil negara (ASN) dan seleksi penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Adapun kerja sama dengan kalangan DUDI, pihaknya menggandeng 2.700 perusahaan. Dengan demikian, para siswa SMK memperoleh kesempatan praktik kerja sekaligus para guru melakukan magang. Selanjutnya diharapkan terjadi rekrutmen terhadap siswa SMK tersebut. Selain itu, pihaknya menyasar kolaborasi dengan dunia internasional, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda.

Hamid mengutarakan daya serap lulusan SMK di industri meningkat sejak 2014. Selama kurun waktu hingga 2018 tercatat penambahan 3,1 juta lulusan SMK tersebut. Setiap tahun selalu ada penurunan tingkat pengangguran.

Namun, dia mengingatkan penataan SMK karena perlu penyesuaian jurusan dengan kebutuhan industri 4.0. Selain itu, terjadi lulusannya melebihi kebutuhan industri. Contohnya, lulusan jurusan teknologi informasi dan komunikasi mencapai 350 ribu, tapi yang dibutuhkan 125 ribu orang.

Terkait dengan pesan Mendikbud Muhadjir Effendy yang memprioritaskan pendidikan anak usia dini (PAUD), Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, Harris Iskandar, menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan layanan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"PP tentang SPM mulai berlaku efektif pada tahun ini," ujar Harris di sela-sela RNPK 2019, kemarin. (Bay/S4-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More