Kemendagri Kecam Berita Hoaks Soal Larangan Rapat di Hotek

Penulis: Thomas Harming Suwarta Pada: Selasa, 12 Feb 2019, 22:15 WIB Politik dan Hukum
Kemendagri Kecam Berita Hoaks Soal Larangan Rapat di Hotek

Thinkstock

KEMENTERIAN Dalam Negeri mengecam berita bohong yang menyebutkan pihaknya mengeluarkan kebijakan larangan rapat di hotel. Kemendagri pun menegaskan, tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel," tegas Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharudin di Jakarta, Selasa (12/2).

Bahtiar menambahkan,  rapat rapat yang dilakukan Kemendagri bahkan seringkali dilakukan di hotel karena melibatkan jumlah peserta yang banyak dan terbatasnya ruang rapat di kompleks Kemendagri.

“Termasuk kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 dan hari selasa 12 Februari 2019 Rapat Koordinasi jajaran Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulawesi Selatan”, ujarnya.

Ia menegaskan informasi soal larangan rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri.

Baca juga : Kemendagri: 25% Perda Tumpang Tindih dengan Aturan yang Lebih Tinggi

"Pihak yang menyampaikan informasi tersebut telah menyebarkan berita bohong dan fitnah kepada lembaga Kemendagri. Dan yang bersangkutan tidak pernah melakukan konfirmasi," tegasnya.

Menurut pihak Kemendagri, Mendagri Tjahjo Kumolo hanya memberikan arahan kepada staf internal agar susunan SOP khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus Hotel Borobudur beberapa waktu lalu.

"Bagi aparat pemda yang datang ke Jakarta dengan tujuan ingin berkonsultasi ke Kemendagri dipersilahkan menginap di hotel-hotel, tetapi untuk pelayanan konsultasi, khususnya  konsultasi evaluasi APBD, disarankan agar tetap dilaksanakan di kantor," tukas Bahtiar.

Hal itu karena persoalan evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK.

"Arahan untuk penyusunan SOP ini semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah dalam hukum. Jadi sama sekali tak ada kaitannya dengan larangan rapat-rapat di Hotel," tandasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More