Selasa 12 Februari 2019, 14:56 WIB

Dewan Pers Didesak Tertibkan Media Abal-Abal

Kisar Rajaguguk | Megapolitan
Dewan Pers Didesak Tertibkan Media Abal-Abal

Ilustrasi

 

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Depok, Jawa barat, menegaskan dukungan terhadap upaya Dewan Pers dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menertibkan media abal-abal yang berperan menyebarkan berita bohong.

Anggota PGRI Kota Depok yang juga Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Depok, Mamad Mahpudin, mendukung langkah-langkah penertiban media abal-abal.

Komentar ini dilontrakan Mamad, karena menyemutnya media berjuluk abal-abal di Indonesia berdasarkan data Dewan Pers yakni 79% atau 43.300 dari 47.000 media massa. Jauh diatas media profesional yang lolos verifikasi hingga 2018, yakni 3.700.

Baca juga: DPRD DKI: Gubernur Jangan Sembarangan Selipkan Agenda

Di Kota Depok jumlah media tak terhitung. “Kami (sekolah) tak bisa membedakan media abal-abal apa bukan. Soalnya, semua mereka mengantongi ID card dan dilengkapi surat tugas jurnalis, “ ujarnya, Selasa (12/2).

Maka itu, PGRI Kota Depok meminta kepada Dewan Pers memberikan daftar media yang memiliki kredibilitas yang memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan Dewan Pers. Karena banyak persoalan yang dihadapi satuan kerja PGRI di lapangan. “Kita mengharapkan Dewan Pers membuat petunjuk teknis untuk memenuhi semua persyaratan untuk mensensor media, “ paparnya.

Ketiadaan petunjuk teknis yang rinci, kata dia, membuat proses di lapangan banyak menemukan kendala."Dari pengalaman kami, kelihatan gagap karena bingung untuk mengklasifikasikan media abal-abal ini. Kalau Dewan pers, memberikan daftar media yang lolos verifikasi kami bisa bertindak, “ pungkasnya.

Tahun Ajaran (TA) 2018/2019, lanjut Mamad, satuan kerja PGRI akan membuka pendaftaran penerimaan peserta didik yang baru (PPDB) tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Para oknum yang mengaku-ngaku wartawan biasanya membawa siswa titipan jumlahnya bisa sampai 4 siswa di satu sekolah. Di sekolah, mereka mencari-cari kesalahan guru. Semisal, dugaan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan lainnya.

“Meski indikasi penyelewengan dana BOS tidak benar, mereka tetap ngotot akan menaikkan di media mereka. Kalau tak mau diberitakan, oknum tersebut minta diakomodir siswa titipannya. Jadi, PGRI Kota Depok mendukung upaya penertiban oleh Dewan Pers dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang profesional dan yang abal-abal, “ kata Mamad (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More