Presiden: Pemerintah Tertib Setor Dana ke BPJS

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Selasa, 12 Feb 2019, 14:02 WIB Politik dan Hukum
Presiden: Pemerintah Tertib Setor Dana ke BPJS

MI/ROMMY PUJIANTO
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato utama ketika menghadiri acara puncak HUT ke-18 Metro TV di Kantor Media Group, Kedoya, Jakarta, Senin (26/11)

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pemerintah tertib menunaikan kewajibannya membayar iuran peserta penerima bantuan (PBI).

Pada awal Februari lalu, pemerintah sudah menyetorkan Rp6,38 triliun ke BPJS Kesehatan. Kemudian pada awal Maret nanti akan disetorkan lagi Rp2,1 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi keluhan sejumlah rumah sakit yang mengaku belum dibayar BPJS.

"Jangan dipikir pemerintah itu telat. Kami gak pernah terlambat. Awal April kita akan kirimkan Rp6,3 triliun tetapi melalui audit BPKP. Ya kan diaudit BPKP dulu, masa langsung kirim-kirim, tetapi kurang lebih ini angkanya," ujarnya saat menghadiri Rapat kerja Nasional Kementerian Kesehatan 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (12/2).

Pemerintah juga menambah kuota PBI di tahun ini. Penerima bantuan ini menjadi 96,8 juta orang, sebelumnya hanya 92,4 juta jiwa.

Baca juga: BPJS TK Dinilai Lebih Berhak Kelola Jaminan ASN

Melihat rutinnya pembayaran oleh pemerintah, Presiden berharap semua pihak bisa bekerja dengan baik melayani pasien. Meski mengalami defisit, Jokowi menggatakan keberadaan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Sebab, ia mengaku kerap berkunjung ke rumah sakit untuk mengecek pelayanan bagi pasien pengguna BPJS.

"Pemerintah akan terus membantu menyehatkan pengelolaan BPJS Kesehatan kita. Sehingga yang sehat bukan hanya masyarakat, BPJS sehat, rumah sakitnya juga sehat dan bugar," imbuh mantan Wali Kota Solo itu.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More