Penurunan Harga BBM Diapresiasi

Penulis: MI Pada: Selasa, 12 Feb 2019, 09:40 WIB Ekonomi
Penurunan Harga BBM Diapresiasi

MI/ARYA MANGGALA

KEBIJAKAN pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), baik pertamax maupun premium, mendapat apresiasi dari parlemen. “Penurunan harga BBM patut diapresiasi karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat,”
terang anggota Komisi VII DPR Kurtubi saat menghadiri rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Pertamina menyesuaikan harga BBM pada 10 Februari 2019. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan kebijakan penyesuaian harga ini menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Kurtubi, langkah itu bisa menjadi momentum
buat masyarakat untuk memahami mekanisme pasar. “Sehingga ketika terjadi harga minyak dunia naik dan ada penyesuaian yang mengharuskan badan usaha menaikkan harga, masyarakat tidak kaget,” jelasnya.

Menurut anggota Komisi VII lainnya, Ramson Siagian, yang paling penting dilakukan pemerintah ialah memastikan ketersediaan stok BBM bersubsidi ataupun tidak bersubsidi. “Saya sih setuju jika pemerintah menurunkan harga BBM, tapi itu harus seiring dengan ketersedian yang dimiliki agar tidak merugikan masyarakat,” ujarnya. Seperti diketahui, harga BBM premium turun Rp100/ liter dari harga semula di Jawa, Madura, Bali (Jamali) Rp6.550/ liter menjadi Rp6.450/liter. Pertamina juga menurunkan harga semua varian pertamax. Sebaliknya untuk pertalite, harganya tidak turun. Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati mengatakan penurunan harga tersebut tidak akan mengganggu keuangan Pertamina karena telah memperhitungkan keekonomian dan sesuai dengan formula harga yang telah ditetapkan Kementerian ESDM. “Tidak masalah, tenang aja, sudah dikalkulasi,” katanya dalam rapat itu. (Cah/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More