Selasa 12 Februari 2019, 09:15 WIB

Dana Kampanye Diminta Diinvestigasi

Dana Kampanye Diminta Diinvestigasi

MI/ROMMY PUJIANTO

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta menginvestigasi setiap dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2019. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah, pihaknya menduga adanya peranan oligarki pengusaha tambang dalam proses kepemiluan. “Proses tersebut sering kali yang berbalut sebagai sponsor kampanye yang bertujuan mengamankan proses pertambangan maupun kemudahan perizinan hingga pengamanan kepentingan di kemudian hari, mulai dari tingkatan daerah hingga nasional,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia menyayangkan langkah KPU yang hanya menerima laporan mengenai dana pemilu, tetapi tidak melakukan investigasi. “Kami menyarankan agar KPU harus memiliki kewenangan menolak dana kampanye yang berasal dari sumber yang tidak jelas atau dana dari korporasi pertambangan yang memiliki track record buruk terkait lingkungan. KPU harus punya kewenangan menolak dana kampanye dari sumbersumber dana bermasalah, terutama dalam konteks lingkungan hidup,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini proses pemilihan umum sering kali ditunggangi kepentingan para oligarki pertambangan yang ingin mengamankan kepentingan usahanya. Proses tersebut tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga merambah hingga ke pemilihan presiden. “Izin tambang ini luar biasa diobral, salah satunya karena efek desentralisasi yang membuat membludaknya izin tambang sebab izin tambang menjadi salah satu sumber pembiayaan politik bagi kandidat dan kepala daerah untuk biaya kegiatan politiknya,” ungkapnya. Berdasarkan catatan yang dimiliki Jatam, selama 2000- 2005 jumlah izin tambang di seluruh Indonesia mencapai 1.134 izin yang kemudian meningkat menjadi 11 ribu pada 2011. Walaupun pemerintah sedang menertibkan izin tambang hingga jumlahnya hanya menjadi 8.000-9.000 izin tambang, secara keseluruhan luas wilayah konsesinya tidak berkurang. (Dro/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More