KKP-TNI Perkuat Ketahanan Pangan di Sektor Kelautan

Penulis: Antara Pada: Senin, 11 Feb 2019, 21:24 WIB Politik dan Hukum
KKP-TNI Perkuat Ketahanan Pangan di Sektor Kelautan

ANTARA FOTO/Reno Esnir

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan TNI bersinergi dalam rangka memperkuat pengamanan dan ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan nasional.

"Food security betul akan menjadi konflik di mana-mana. Begitu juga dengan energi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam penandatanganan MoU KKP-TNI di Jakarta, Senin (11/2)..

Untuk itu, ujar Menteri Susi, sangatlah tepat bila TNI dengan segala kapasitas dan kekuatannya membantu membawa KKP untuk terus bisa melakukan program dan kebijakan guna memastikan sumber daya laut dan perikanan akan terus ada, produktif, dan banyak untuk selama-lamanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa penandatangan MoU ini merupakan bentuk untuk memudahkan kerjasama antara KKP-TNI yang sudah dilakukan dengan sangat baik selama empat tahun terakhir.

"Hal ini dibuktikan dengan peningkatan di sektor perikanan antara lain nilai ekspor, nilai tukar nelayan (NTN), nilai tukar perikanan (NTP), dan nilai konsumsi ikan yang telah tercapai," paparnya.

Baca juga : KKP: Eksekusi 150 Lebih Kapal Ilegal Tunggu Putusan Pengadilan

Kendati demikian, ia merasa bahwa peningkatan pengawasan di sektor kelautan masih perlu dilakukan.

Menteri Susi menyadari pula bahwa PSDKP (Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP sudah memiliki tupoksi dan tugas untuk menjaga sumber daya kelautan ini.

"Namun, kemampuan PSDKP tentulah tidak sebesar TNI. Di situlah saya memerlukan dukungan panglima (TNI) dan seluruh jajarannya untuk kita menindak ke depan (pengawasan di sektor) sumber daya kelautan yaitu ekspor ilegal sumber daya kelautan, baik  minyak mentah, gas, tambang, dan lain sebagainya," jelas Susi Pudjiastuti.

Ia berpendapat bahwa ekspor ilegal menjadi isu yang perlu diberikan perhatian khusus antara lain karena mengacu pada data yang menunjukkan bahwa eskpor ilegal mencatat kerugian yang bahkan lebih besar dari impor ilegal.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahtanto menyatakan, kekayaan sumber daya alam nasional di Tanah Air harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, termasuk dalam sektor kelautan dan perikanan.

"Kita semua bertekad untuk melakukan sinergi antara KKP dan TNI karena kita sadari bahwa mulai dari dasar lautan sampai pucuk gunung, negara ini sangat kaya raya. Namun, kalau kita tidak jaga maka kekayaan itu akan hilang dan kita tidak merasakannya," kata Panglima TNI.

Menurut dia, dengan pengelolaan perikanan yang baik, maka diharapkan ke depannya kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia dapat dinikmati baik oleh masyarakat pesisir maupun industri perikanan untuk kesejahteraan rakyat. (Ant/OL-8)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More