Polisi Pastikan Junjung Tinggi Persamaan di Mata Hukum

Penulis: Ferdian Ananda Majni Pada: Senin, 11 Feb 2019, 21:25 WIB Politik dan Hukum
 Polisi Pastikan Junjung Tinggi Persamaan di Mata Hukum

MI/WIDJAJADI

TERKAIT penyataan Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif, menyebut ketidakadilan aparat kepolisian dalam penetapan dirinya sebagai tersangka, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan, pihaknya memastikan menjunjung tinggi persamaan dan mengendapkan asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum.

"Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum," kata Dedi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/2).

Dedi menambahkan, penetapan tersangka terhadap Slamet Ma'arif oleh Polresta Surakarta, Jawa Tengah, juga didasarkan kajian Sentra Gakkumdu. Selanjutnya, pemeriksaan di lakukan di Polda Jawa Tengah.

"Iya dari Gakkumdu. Iya sesuai suratnya tp diperiksa di Polda Jateng," jelasnya.

Baca juga: Bawaslu: Slamet Ma'arif Terang-terangan Kampanyekan Prabowo

Sebelumnya, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Surakarta, Jawa Tengah, disebakan dugaan pelanggaran pemilu saat acara Tabligh Akbar di Solo.

Ma’arif diduga telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a hingga j tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Pasal 492 UU Pemilu, Ma'arif terancam pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta dan/atau Pasal 521 UU Pemilu dengan ancaman hukuman paling lama dua tahun penjara dan denda maksimal Rp24 juta. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More