Polri Pertimbangkan Pemeriksaan Gubernur Papua di Jayapura

Penulis: Ferdian Ananda Majni Pada: Senin, 11 Feb 2019, 20:35 WIB Politik dan Hukum
Polri Pertimbangkan Pemeriksaan Gubernur Papua di Jayapura

ANTARA FOTO/Reno Esnir

TERKAIT permintaan kuasa hukum pemerintah Provinsi Papua, untuk pemeriksaan di Jayapura, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, penyidik yang akan memastikan mekanisme pemeriksaan terhadap Sespri Gubernur Papua, Lukas Enembe, Elpius Hugy dan para saksi yang berada di lokasi kejadian tersebut.

"Semuanya kan tergantung di penyidik. Penyidik nanti akan lebih paham, lebih mengetahui seperti apa teknisnya. Kami kembalikan ke penydik," kata Argo, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (11/2).

Meskipun demikian, Argo tak memungkiri apabila pemeriksaan bisa dilakukan di Mapolda Papua. Namun, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian setempat.

"Apakah nanti dari penyidik dari kami ke Papua, atau pun nanti dari Polda Papua akan kami minta bantuan pemeriksaan," terangnya.

Argo menambahkan, Polda Metro Jaya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap seorang dokter yang memeriksa pegawai KPK, Selasa (12/2) besok.

"Kemudian yang kedua kami ada agenda memeriksa dokter yang mengoperasi (korban) hari ini. Tapi dia minta reschedule dan rencananya dilakukan besok," paparnya.

Begitu juga, tim penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada sekretaris daerah (Sekda) pemerintah Provinsi Papua. Rencananya, sekda Papua akan menjalani pemeriksaan pada Kamis (14/2) mendatang.

"Penyidik sudah melayangkan surat panggilan pada sekertaris daerah Provinsi Papua. Nanti rencananya akan diminta keterangan pada hari Kamis. Kita tungu saja mudah-mudahan hadir dan kami bisa segera untuk menyelesaikan kasus ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Biro Hukum KPK melaporkan sejumlah pihak yang diduga telah menganiaya kedua pegawainya yakni Muhamad Gilang Wicaksono dan Indra Mantong Batti saat menjalankan tugas. Keduanya diduga dianiaya di Hotel Borobudur Jakarta pada Sabtu, 2 Februari 2019 tengah malam.

Pelapor menggunakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 211 KUHP dan Pasal 212 KUHP tentang melawan dan menghalangi tugas aparatur negara. Saat ini kasus tersebut telah naik ke tingkat penyidikan. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More