Senin 11 Februari 2019, 16:13 WIB

Ingin Swakelola Air, Ini Pilihan yang Bisa Ditempuh Anies

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Ingin Swakelola Air, Ini Pilihan yang Bisa Ditempuh Anies

MI/Rommy Pujianto

 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memutuskan akan melakukan swakelola penyediaan air minum. Pengambilalihan penyediaan air minum dari pihak swasta akan dilakukan dalam waktu dekat.

Keputusan pengambilalihan dilakukan karena Pemprov DKI menilai kinerja dua perusahaan penyediaan air minum yakni PT Palyja dan PT Aetra selama 20 tahun lemah.

"Kondisi awal saat perjanjian kerja sama berlangsung tahun 1997 cakupan penyediaan air minum sebesar 44,5%. Namun hingga tahun 2017 cakupan layanan hanya meningkat 14,9% menjadi 59,4%. Kinerjanya sangat mengedepankan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Senin (11/2).

Di sisi lain, kedua perusahaan memasang target penambahan cakupan penyediaan air minum hingga 89% pada saat kontrak berakhir. Anies meragukan penambahan sebesar itu dalam waktu tiga tahun.

Keraguan tersebut didasarkan pada waktu kontrak yang akan selesai menjadi penyebab perusahaan tidak akan menginvestasikan dananya lebih banyak.

Tim tata kelola air yang dibentuk Anies pun merekomendasikan tiga langkah yang bisa diambil dalam rangka pengambilalihan tersebut.

Baca juga: Privatisasi Air Berlanjut, Pengamat: Anies Bisa Tekan Perusahaan

Pertama, pemutusan kontrak kerja sama. Pilihan ini akan berdampak pada denda pinalti yang harus dibayar Pemprov DKI terhadap dua perusahaan penyediaan air minum yakni PT Palyja dan PT Aetra hampir senilai Rp2 triliun.

Pilihan kedua yakni membiarkan hingga kontrak habis. Namun, risikonya Pemprov DKI tidak mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Risiko kedua, cakupan layanan penyediaan air minum lewat jaringan pipa terancam stagnan di tangan swasta yang bekerja tanpa peningkatan investasi karena hanya menunggu kontrak habis.

Di samping itu, jika membiarkan kontrak habis tanpa melakukan apa-apa, Pemprov DKI harus menelan pil pahit membayar deviden dengan total Rp8,5 triliun saat kontrak berakhir.

"Nilai ini didasarkan pada ketentuan bahwa Pemprov harus membayar sebesar 22% dari nilai investasi sebagai keuntungan. Ini sudah ditetapkan pada awal masuknya swasta ke DKI dalam mengelola air," pungkasnya.

Pilihan ketiga yakni pengambilalihan dalam bentuk pembelian saham atau mengambil wewenang pelaksanaan sebagian tahapan penyediaan air minum. Pilihan ini menjadi yang paling berpeluang diambil oleh Pemprov karena memiliki risiko kerugian terkecil.

"Tahapan penyediaan air minum ada empat tahap yakni pembelian air baku, pengelolaan air baku menjadi air minum, distribusi, dan layanan pelanggan seluruhnya dikerjakan oleh swasta. Kita bisa ambil satu atau dua tahap untuk kita kerjakan sambil secara bertahap mempelajari dan mempersiapkan diri agar mampu swakelola," kata Anies.

Pemprov DKI Jakarta masih harus bernegosiasi dengan Palyja maupun Aetra agar dapat menentukan pilihan dengan kemungkinan risiko terkecil. Anies menargetkan dalam satu bulan ke depan 'Head of Agreement' proses pengambilalihan ini bisa selesai dibuat oleh PD PAM Jaya.

"Jadi kita minta kronologinya sejak dulu perjanjiannya seperti apa lalu rencana-rencana ke depan untuk pengambilalihan ini bisa tuntas termasuk target-target kapan akan dilakukan," tegas Anies.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More