Minggu 10 Februari 2019, 22:22 WIB

Petugas yang Lakukan Pungli Sertifikasi Tanah akan ditindak Tegas

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Petugas yang Lakukan Pungli Sertifikasi Tanah akan ditindak Tegas

Ilustrasi

 

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mendalami dan akan bertindak tegas bila petugasnya kedapatan melakukan pungutan liar (pungli).

Kepala Bagian (kabag) Hubungan Masyarakat (humas) ATR/BPN Harison Mocodompis mengatakan telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) guna mencari kebenaran soal pungli yang dilakukan oleh pihak BPN.

"Kita sedang mencari tahu kebenaran itu (soal pungli). Kalau memang benar ada petugas BPN, kita gak main-main, kita tindak tegas, mereka (petugas/pegawai BPN) tahu lah apa konsekuensinya," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (10/2).

Saat ditanyai mengenai ada kegiatan pungli di wilayah Tangerang Selatan, Banten, Horison mengatakan tidak ada laporan soal pungli dari pihak BPN.

"Sudah ditelusuri dan tidak ada laporan pungli yang dilakukan oleh BPN," ungkapnya.

Ia menganjurkan kepada masyarakat untuk mengurus sertifikat secara mandiri agar terhindar dari pungli.

Baca juga : Soal Pungli Sertifikasi Tanah, Polisi Minta Warga Lapor

Proses pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) juga dinilai tidak berbelit seperti apa yang dipikirkan oleh masyarakat.

"Kita tidak menganjurkan untuk pakai perantara RT/RW, itu inisiatif mereka (RT/RW) untuk bantu saja. Lebih baik urus sertifikat sendiri, datang langsung ke BPN lebih baik," ujar Horison.

Sampai saat ini masyarakat masih beranggapan akan melewati proses panjang dan ruwet bila mengurus sendiri, sehingga memilih untuk dibantu oleh pihak RT ataupun RW.

Padahal bila semua syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, warga hanya perlu sekali datang ke BPN untuk mengambil sertifikatnya.

"Untuk apa bolak balik ke BPN? Cukup sekali saja, asalkan dilengkapi dulu dokumen atau syarat yang dibutuhkan. Kalau sudah lengkap ya satu kali aja ke BPN," terang Horison.

Namun ia mengakui program PTSL ini tidak sepenuhnya gratis, ada biaya yang harus dikeluarkan oleh warga.

Hal itu sudah diputuskan dalam surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri yakni, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Dalam SKB 3 menteri itu memang ada biaya yang harus dikeluarkan, di Pulau Jawa itu sebesar Rp. 150 ribu, tidak lebih. Soal fotokopi, dokumen, materai, tanda batas/patok itu ditanggung (warga) sendiri. Tidak ada anggaran untuk itu," jelasnya.

Horison mengimbau pada masyarakat lebih mandiri guna menghindari pungli.

Ia juga meminta warga segera melaporkan bila terjadi pungli oleh petugas BPN ke kantor BPN terkait ataupun polisi.

Soal adanya dugaan pungli oleh RT/RW terkait PTSL Horison mengatakan tidak memiliki kewenangan.

"Kita tidak bisa langsung tunjuk siapa pelakunya. Tapi saya harapkan agar masyarakat laporkan ke BPN ataupun polisi bila memang dimintai pembayaran oleh petugas BPN atau pihak lain," tutupnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More