Selasa 29 Januari 2019, 18:13 WIB

Nasdem Kecewa Privatisasi Air Harus Berlanjut

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Nasdem Kecewa Privatisasi Air Harus Berlanjut

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

 

FRAKSI Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta Kecewa terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kementerian Keuangan perihal pemberhentian penyediaan air di ibu kota oleh pihak swasta.

Sebelumnya, Kemenkeu mengajukan PK atas putusan kasasi MA yang mengabulkan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta pada 10 April 2017 silam. Dalam amar putusan kasasi, MA menilai kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra sejak 6 Juni 1997 melanggar aturan. Hakim kasasi pun memerintahkan para tergugat menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di DKI dan mengembalikan pengelolaannya kepada PAM Jaya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus mengungkapkan seharusnya Kemenkeu menerima putusan MA yang sebelumnya telah memutuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyetop penyediaan air pipa oleh swasta.

"Saya kecewa dengan putusan tersebut. Saya kecewa kenapa Kemenkeu berupaya menggagalkan keinginan kami yang juga ingin air ini sepenuhnya dikelola Pemprov DKI," kata Bestari ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (29/1).

Bestari mengatakan kedua pihak swasta tersebut terbukti gagal menyediakan air bersih bagi warga DKI. Kegagalan terjadi bukan hanya dari segi kualitas air yang diberikan tetapi juga dari segi kuantitas. Aetra dan Palyja sama-sama tidak mampu menjangkau 90% warga DKI dalam hal penyediaan air pipa. Akibatnya, hingga saat ini pengambilan air tanah masih masif dilakukan.

Bestari yang juga anggota DPRD dari Komisi D bidang pembangunan mengritik kinerja Aetra dan Palyja yang stagnan jelang berakhirnya kontrak dengan PAM Jaya pada tahun 2023.

"Mereka sudah lama kerjanya seperti kura-kura. Apalagi sekarang semakin dekat dengan habis kontrak mereka tidak mau bangun apa-apa, tidak mau tambah jaringan karena tahu tidak akan balik investasi mereka," tegas Bestari.

Ia pun menginginkan agar Pemprov DKI Jakarta tetap menyerahkan kebijakan penyediaan air bersih melalui jaringan pipa kepada PAM Jaya. Menurutnya tanpa bantuan swasta, BUMD pun mampu menyediakan air bersih. "Kenapa kita tidak bisa? Anggaran ada. Sumber daya manusia, alat semua bisa dicari," tukasnya.

Ditemui terpisah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyayangkan keputusan MA tersebut. Namun, ia menegaskan akan tetap berupaya untuk menghentikan please air. "Kami bentuk tim untuk mengkaji upaya tersebut tetap bisa dilakukan," tandasnya.

Alasan dibalik diajukannya kembali PK oleh Kemenkeu antara lain pertama, karena pertimbangan hukum yang dipakai MA bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara/Citizen Law Suite (CLS) di Indonesia.

Kedua, pertimbangan hukum MA dianggap melampaui hakekat gugatan CLS di Indonesia. Gugatan tidak memenuhi syarat citizen law suit karena yang digugat bukan hanya pemerintah tapi juga Palyja dan Aetra. Ketiga, hakim MA dianggap membuat kekhilafan dan keliru lantaran surat kuasa yang diajukan penggugat atau koalisi masyarakat sipil cacat hukum. Terakhir, amar putusan MA dinilai mencampur adukan antara tuntutan perdata dan tuntutan pembatalan keputusan tata usaha negara.

Kemenkeu menilai, kontrak kerja sama pengelolaan air antara Pemprov dan dua konsorsium swasta pada 1997 merupakan perkara Tata Usaha Negara (TUN). Sehingga, gugatan kasasi KMSSAJ melanggar tata tertib beracara di pengadilan.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More