Selasa 29 Januari 2019, 02:45 WIB

Pemerintah Terus Evaluasi Tarif Tol Trans-Jawa

KEPALA Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna | Ekonomi
 Pemerintah Terus Evaluasi Tarif Tol Trans-Jawa

MI/ Supardji Rasban

 

KEPALA Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna menyatakan pemerintah akan terus mengevaluasi tarif Tol Trans-Jawa. Saat ini pemerintah telah memberikan insentif berupa potongan tarif sebesar 15% untuk semua golongan.

Dengan begitu, untuk jarak tempuh Jakarta hingga pintu tol Grati (Pasuruan), kendaraan golongan I yang sebelumnya dikenai Rp712.500 kini hanya Rp624.500 setelah diskon. Untuk golongan II dan III, tarif yang dikenakan ialah 1,5 kali lipat dari golongan I. Kendaraan berat golongan IV dan V membayar dua kali lipat dari besaran tersebut.

“Kita pakai dulu opsi diskon 15%. Kita lihat perkembangannya dua bulan nanti untuk menjadi masukan dan sebagai bahan evaluasi,” jelas Herry menanggapi keberatan pengguna Tol Trans-Jawa, di Jakarta, Senin (28/1).

Ia mengatakan ada kemungkinan, setelah dua bulan, pemerintah bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan menemukan formula baru dan menerapkan tarif baru bagi kendaraan termasuk angkutan logistik yang menem­puh jarak jauh. “Apakah kita beri diskon lebih besar atau bagaimana, tergantung nanti.”

Sebelumnya, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menge­luhkan tingginya tarif Tol Trans-Jawa untuk kendaraan truk atau golongan besar.

Ketua Umun ALI Zaldy Ilham Masita menyebutkan untuk menggunakan Trans-Jawa dari Jakarta hingga Surabaya, setidaknya kendaraan besar harus merogoh kocek hingga Rp1,5 juta. Angka itu terlalu besar bagi pelaku usaha.

Zaldy mengatakan, setelah melakukan kalkulasi, angka ideal bagi truk untuk melewati Trans-Jawa dari Jakarta hingga Surabaya berada pada kisaran Rp800 ribu. “Kalau lebih besar dari itu, pasti tarif angkutan barang jatuhnya malah akan lebih mahal,” pungkas Zaldy. (Pra/E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More