Minggu 27 Januari 2019, 17:25 WIB

Pemerintah Butuh 3 Tahun Benahi Kerusakan Hulu Bendungan Bilibili

Lina Herlina | Nusantara
Pemerintah Butuh 3 Tahun Benahi Kerusakan Hulu Bendungan Bilibili

MI/Lina Herlina

 

WAKIL Presiden RI HM Jusuf Kalla, Minggu (27/1), mengunjungi Bendungan Bilibili, dan Jembatan Je'nelata, Desa Manuju, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, untuk melihat kondisi terkini bendungan dan warga terdampak.

Menurut Kalla, usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Banjir dan Tanah Longsor yang dihadiri kepala daerah yang wilayahnya terdampak, maka program yang pertama kali akan dilakukan adalah membantu atau menyantuni korban yang meninggal.

"Kementerian Sosial akan segera membantu santunan," katanya.

Untuk fasilitas umum, jalan dan jembatan, akan segera diperbaiki oleh Kementerian PUPR, bersama dengan kepala daerah (gubernur).

Kalla juga menegaskan, jika persoalan bencana itu ada dua hal. Pertama itu cuaca, yang tidak mungkin dikontrol. Dan yang kedua adalah terjadi kerusakan di hulu, di daerah aliran sungai (DAS) Bawakaraeng atau Jeneberang.

"Ini harus segera diperbaiki. Secara aturan, siapa yang melanggar, katakanlah seperti taman-taman yang tidak sesuai maka izinnya dicabut. Dan daerah ketinggian tidak boleh ditanami tanaman yang bisa menimbulkan longsor kayak jagung, tapi diganti tanaman yang keras yang membantu lingkungan," urai Kalla di lobi Kantor Gubernur Sulsel.

Semua itu lanjut Kalla, akan dibantu oleh Pemprov Sulsel dan BNPB. Termasuk kerusakan-kerusakan pada masyarakat, akan dibantu sesuai dengan aturan yang ada. "Dibantu, bukan diganti semua," tukas Kalla.


Baca juga: Santunan Rp555 Juta Disiapkan untuk Ahli Waris Bencana Sulsel


Saat ditanya ke Kalla, berapa lama target untuk penyelesaian kerusakan alam di hulu DAS Jeneberang, ia menyebut butuh waktu tiga tahun.

"Karena itu baru mau dibibitkan, baru ditanami. Tapi harus dari sekarang. Pak gubernur dan BNPB, juga dari Kehutanan nanti sama-sama akan memperbai lingkungan DAS," sebutnya.

Terkait kondisi Bendungan Bilibili, Kalla menegaskan, jika di sana tidak ada masalah, kecualai sedimentasi. Makanya di sana disiapkan kapal keruk.

Persoalan sedimentasi, lanjutnya, karena kerusakan lingkungan di hulu.

"Jadi ini sebab akibat. Jadi jika air naik, meski tidak terlalu besar, langsung luber maka di atasnya harus diperbaiki. Kalau pun dikeruk tapi kalau di atasnya rusak itu tidak akan terjadi," lanjut Kalla.

Dan sebagai solusi lain, akan dibangun bendungan lain, yaitu Bendungan Jenelata, yang rencananya akan mulai 2019 ini.

"Tapi intinya, lingkungan harus dijaga," tandas Kalla.

Berdasarkan data sementara yang ada, sedikitnya 500 rumah rusak, akibat bencana di 10 kabupaten/kota di Sulsel itu.

"Untuk bantuannya, nanti semacam perbaikan saja, BNPB akan membantu bahan bangunan dan sebagainya," pungkas Kalla.

Adapun 10 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan tahah longsor di Sulsel adalah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros, Bantaeng, Pangkep, Barru, Soppeng, dan Sidrap yang menelan 59 korban jiwa.

Sepuluh kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana tersebut hadir pada rakor penanganan bencana itu. Termasuk juga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Donny Monardo. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More