Kamis 24 Januari 2019, 14:06 WIB

KPK Supervisi Satgas Penyelamatan SDA

Marselina Tabita | Politik dan Hukum
KPK Supervisi Satgas Penyelamatan SDA

MI/Rudi Kurniawansyah

 

MENINDAKLANJUTI temuan 384 kontainer kayu ilegal senilai Rp106 miliar dari Papua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk satuan tugas penyelamatan sumber daya alam.

Hari ini, Satgas Penyelamatan SDA langsung memenuhi undangan KPK untuk menerima supervisi terhadap penanganan kasus tersebut.

“Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada KLHK, salah satunya melakukan upaya post audit terkait dengan industri yang ada di Papua," jelas Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani di KPK, Kamis (24/1).

Dalam 1 bulan terakhir, KLHK menindak 384 kontainer yang ditemukan pada sejumlah pelabuhan di Makassar dan Surabaya.

“Pertama di Surabaya ada 40 kontainer pada bulan Desember, kemudian juga kami lakukan operasi di Makassar 57 kontainer, dan kami lakukan lagi penindakan di Surabaya 88 dan 199 kontainer,” ungkap Rasio Sani.

Baca juga: Dorong Produksi Kayu Hutan Alam, KLHK Intensifkan Silin

KLHK pun telah melakukan pemeriksaan post audit pada 10 industri perkayuan di Papua. Selain itu, 18 perusahaan juga akan didalami keterlibatannya terkait penemuan kayu-kayu ilegal tersebut.

“Akhir Desember sampai dengan Januari, kami sedang mendalami keterlibatan 18 perusahaan,” terang Rasio.

Koordinator Tim Sumber Daya Alam Direktorat Litbang KPK Dian Patria menyebut supervisi yang diberikan KPK dapat berlangsung hingga perbaikan sistem, regulasi, maupun pemberian sanksi dan penegakan hukum bagi pihak yang terbukti terlibat dalam kasus kayu ilegal.

“Disupervisi apabila 384 kontainer yang sudah disita oleh Gakkum KLHK memang dalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur tindak pidana korupsi,” sambungnya.

Rasio Sani menambahkan, Satgas Penyelamatan SDA diketuai Sustyo Iriyono dan melibatkan sebanyak 70 penyidik yang disupervisi KPK. Perusahaan yang terbukti bersalah melalui pemeriksaan Satgas akan dikenakan sanksi, mulai dari pidana hingga pencabutan izin usaha.

“Kalau ada dugaan pidana, tentu kita akan lakukan penindakan hukum pidana terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Juga kami sedang mengkaji berdasarkan post auditnya, tentu akan ada tindakan lain termasuk sanksi administrasi pencabutan izin,” tambah Rasio Sani.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More