Indonesia Tegaskan Palestina Berhak Jadi Anggota Penuh PBB

Penulis: Denny Parsaulian Pada: Rabu, 23 Jan 2019, 12:24 WIB Internasional
Indonesia Tegaskan Palestina Berhak Jadi Anggota Penuh PBB

ANTARA

DI hadapan anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, Menlu RI Retno Marsudi menegaskan adalah hak alami dan hak hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Menlu menyampaikan, walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.

"Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina,” kata Retno dalam Debat Terbuka DK PBB mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York, AS, Selasa (22/1).

Dalam konteks ini, Menlu RI menekankan isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB.

“Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB,” tegas Retno.

Menlu RI menyampaikan tiga poin yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konfik antara Palestina dan Israel.

Baca juga: Dubes RI Salurkan Bantuan Baznas ke Palestina

Pertama, pentingnya semua pihak mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta untuk tidak mengambil langkah-langkah provokatif. Menlu menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan.

Menlu juga menegaskan agar pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel segera dihentikan.

“Pembangunan pemukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan,” jelas Menlu Retno.

Poin kedua, yang disoroti Menlu adalah terkait pentingnya proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi.

Dalam hal ini, Menlu menegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan yang mendapat dukungan mekanisme multilateral.

Untuk itu, Retno menyampaikan keprihatinan adanya upaya saat ini untuk keluar dari prinsip Solusi Dua Negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

“Indonesia menegaskan Two-State Solution merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel,” tegas Retno.

Poin ketiga yang mendapat perhatian Menlu adalah menyangkut krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi Palestina khususnya di Gaza.

Menlu menegaskan blokade Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan harus segera dihentikan.

Dalam kaitan ini, Menlu mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang telah mendukung UNRWA untuk mengatasi defisit keuangan yang dialaminya, dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza.

“Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina,” ujar Menlu Retno.

Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman. Menyoroti kedua konflik tersebut, Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif. Menlu RI juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.

Dalam pertemuan DK PBB yang pertama kali dihadiri Menlu Retno sejak Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK pada 1 Januari 2019, Menlu mengakhiri pernyataannya dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan kekerasan dan terus bekerja untuk memajukan proses perdamaian dan menghidupkan kembali semangat multilateralisme. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More