Energi Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat

Penulis: Fahmy Radhi Pengamat Ekonomi Energi UGM Pada: Rabu, 23 Jan 2019, 03:15 WIB Opini
Energi Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

DALAM berbagai forum, termasuk forum Kuliah Umum dalam Rangka Ulang Tahun ke-49 Media Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan selalu memaparkan materi terkait dengan Energi Berkeadilan. Sesungguhnya, Energi Berkeadilan merupakan turunan dari Program Nawacita Presiden Joko Widodo, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Energi Berkeadilan merupakan kebijakan untuk mengupayakan ketersediaan (available) dan keterjangkauan harga (affordable) energi untuk seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan dan merata.     
 
Implementasi energi berkeadilan diwujudkan dalam beberapa program. Di antaranya, pencapaian 100% rasio elektrifikasi, pemerataan dan keterjangkauan, keberlanjutan, serta kemandirian dan kedaulatan energi.

Program pencapaian 100% rasio elektrifikasi tidak hanya menyediakan listrik untuk rumah tangga, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan industri. Hingga akhir 2018, rasio elektrifikasi sudah mencapai 98,3%, lebih besar daripada target ditetapkan sebesar 95,15%, diharapkan rasio elektrifikasi akan mencapai 99,9% pada 2019.     

Untuk menerangi di daerah-daerah terpencil, yang tidak ada jaringan distribusi listrik, digunakan panel tenaga surya dengan memasang 4 lampu di setiap rumah penduduk. Pencapaian 100% rasio elektrifikasi, tidak hanya menerangi di daerah-daerah yang sebelumnya gelap menjadi terang, tetapi juga mendorong bisnis dan industri, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan.

Untuk mencapai pemerataan dan keterjangkauan, dicanangkan 2 program utama, yakni: subsidi tepat sasaran dan BBM satu harga. Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM untuk konsumsi dialihkan untuk produksi.

Data menunjukkan subsidi BBM pada 2014 sebesar 46,79 juta kiloliter (kl), turun menjadi 7,15 juta kl pada 2018. Pada periode yang sama subsidi LPG dari 4,99 juta metric ton (MT) turun menjadi 3,10 juta MT.

Secara total subsidi energi, yang selama ini menjadi beban APBN, mengalami penurunan secara drastis. Pada 2014, total subsidi energi masih bertengger sebesar Rp306,45 triliun turun menjadi Rp153,25 triliun pada akhir 2017.

Penurunan subsidi energi dalam jumlah yang besar itu dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang produktif, salah satunya untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, dalam rangka mencapai program pemerataan dan keadilan, pemerintah dengan berani menetapkan kebijakan BBM satu harga untuk seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan ini mengurangi beban rakyat, utamanya rakyat Papua. Pasalnya, harga premium di Papua selama ini berkisar Rp25 ribu hingga Rp100 ribu per liter, bandingkan dengan harga premium di Jawa hanya sebesar Rp6.450 per liter.

Hingga akhir 2018, penerapan kebijakan BBM satu harga sudah mencapai 131 titik dari target 161 titik pada 2019. Penerapan kebijakan BBM satu harga mempunyai multiplier effects bagi pertumbuhan bisnis dan industri di daerah. Akan tetapi, juga menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan biaya transpotasi sehingga dapat menaikkan daya beli rakyat di daerah-daerah terpencil.

Untuk mencapai keberlanjutan ketersediaan energi, salah satu program diterapkan ialah menggantikan energi fosil dan menciptakan energi bersih. Untuk itu, pemerintah secara terus-menerus melakukan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Beberapa program EBT, di antaranya penggunaan biodesel 20% (B20), pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan bayu, penggunaan sistem pembangkit tenaga surya atap (rooftop), dan pengembangan kendaraan listrik.

Kebijakan kedaulatan dan kemandirian energi diterapkan dengan mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie dan Blok Rokan dari Chevron untuk diserahkan pengelolaannya kepada Pertamina.

Berbeda dengan Blok Mahakam, pengambilalihan Blok Rokan dilakukan melalui penawaran fair bidding, yang dimenangkan Pertamina. Dengan fair bidding itu, pengelolaan Blok Rokan dapat dialihkan ke Pertamina, tetapi tetap menjaga iklim investasi di Indonesia tetap kondusif.

Sementara itu, pengambilalihan Freeport dilakukan dengan divestasi 51% saham Freeport melalui perundingan, hingga Indonesia berhasil menguasai saham 51% setelah 51 tahun Indonesia hanya menggenggam 9,36% saham Freeport.

Berdasarkan berbagai capaian implementasi program tersebut, energi berkeadilan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kedaualatan negeri.

Dengan demikian, capaian program energi berkeadilan tidak hanya sesuai dengan program Nawacita saja, tetapi juga menjalankan amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanahkan pengelolaan kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More