HAM dan Kota Ramah Disabilitas

Penulis: Nirwono Joga Pusat Studi Perkotaan Pada: Rabu, 23 Jan 2019, 03:00 WIB Opini
HAM dan Kota Ramah Disabilitas

MI/Duta

PENEGAKAN HAM menjadi salah satu topik yang mewarnai debat pertama capres dan cawapres, Kamis (17/1). Kedua pasangan memberikan perhatian khusus terhadap disabilitas sebagai salah bentuk penghargaan HAM dan sepakat perlunya kesamaan hak terhadap penyandang disabilitas.  

Pasangan Jokowi-Ma’aruf Amin menyebutkan sebagai bentuk dukungannya pemerintah saat ini telah menerbitkan UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas pengganti UU No 4/1997 tentang Penyandang Cacat. Pemerintah telah berupaya memenuhi hak kaum disabilitas di bidang pekerjaan, perumahan, dan fasilitas umum.

Pemerintah juga mendorong terwujudnya budaya masyarakat yang menghargai penyandang disabilitas. Puncak keberhasilan pemerintah ialah terselenggaranya kegiatan olahraga berskala internasional Asian Para Games 2018 di Jakarta sebagai ajang bukti prestasi kaum disabilitas Indonesia.

Sementara itu, pasangan Prabowo-Sandiaga lebih menawarkan kepada program ketersediaan lapangan pekerjaan yang berkeadilan bagi kaum disabilitas. Kemudahan aksesibilitas dan fasilitas umum, serta dukungan finansial yang memadai bagi pengembangan usaha disabilitas akan disediakan.

Perhatian terhadap kaum disabilitas sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap HAM tentu patut diapresiasi. Meski setiap tahun Hari Disabilitas Internasional diperingati pada tanggal 3 Desember, keinginan untuk mewujudkan kota ramah disabilitas masih jauh dari harapan.

Menurut basis data terpadu pemerintah, saat ini ada enam juta penyandang disabilitas di Indonesia, tidak termasuk penyandang disabilitas psikososial (2018).

Lalu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kota ramah disabilitas? Pertama, selaras UU No 39/1999 tentang HAM, UU No 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Permen PU No 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, sudah saatnya pemerintah mewujudkan kota ramah disabilitas (KRD).

KRD memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi disabilitas bekerja dan berkarya di masyarakat. Mereka difasilitasi agar dapat leluasa beraktivitas sehingga bisa hidup lebih sejahtera, mandiri, nyaman, dan tanpa diskriminasi.

Kedua, isu penyandang disabilitas masih disamakan dengan keprihatinan sehingga yang muncul belas kasihan (bukan semangat kesetaraan) dan solusinya berupa pemberian santunan (bukan menyediakan peluang kerja). Pemahaman ini yang harus diubah.
Untuk itu, pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus menyeluruh, bukan dibebankan pada Kementerian Sosial saja. Akan tetapi, menjadi agenda perubahan nasional (dari pusat hingga pemerintah daerah) dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah harus mengarusutamakan pengalokasian anggaran sebagai bentuk pengakuan, pemenuhan, dan pemberdayaan disabilitas di semua kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah.

Ketiga, KRD membuat kaum disabilitas bisa mudah mengakses semua layanan dasar, seperti proses administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Sarana prasarana KRD dirancang ramah disabilitas. Ruang gerak bebas leluasa untuk beraktivitas secara mandiri, tidak bergantung pada uluran bantuan orang-orang di sekitarnya.

Prinsip penataan KRD, yakni kesetaraan (equality), peluang (opportunity), dan partisipasi penuh (full participation). Pada proses pembangunan fasilitas umum, seperti jembatan penyeberangan orang, trotoar, halte bus, bangunan sekolah atau pasar, harus melibatkan penyandang disabilitas. Mulai menampung masukan saat perencanaan awal hingga pengawasan ketika pelaksanaan pembangunan konstruksi.

Penempatan jalur pemandu di trotoar memberikan informasi perjalanan penyandang disabilitas tunanetra. Tekstur ubin berfungsi sebagai pengarah dan pemberi peringatan. Tekstur ubin bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan, sedangkan motif bulat-bulat menandakan peringatan terhadap perubahan situasi sekitarnya.

Trotoar dan lintasan bangunan publik (sekolah, pasar, rumah sakit, dan gedung pemerintah) bisa diakses disabilitas, seperti pengguna kursi roda dan ada jalur bagi tunanetra.

Keempat, pemerintah harus memahami cara pandang dan penerapan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan tepat dan benar. Revolusi mental pandangan terhadap penyandang disabilitas mesti mulai dari tingkat eksekutif (penganggaran, perencanaan, pembangunan), legislatif (kebijakan, pengawasan implementasi), dan masyarakat/komunitas (pendampingan).

Pemerintah juga harus membangun masyarakat ramah disabilitas. Petugas layanan fasilitas publik, seperti transportasi, rumah sakit, sekolah, dan bank, dibekali kemampuan berinteraksi dengan disabilitas dalam sudut pandang kesetaraan hak. Bahkan, penggunaan dana desa dan dana kelurahan dapat mengalokasikan anggaran untuk memberdayakan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas.

Kelima, pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan produk industri lokal yang ramah disabilitas, seperti kloset disabilitas, kursi roda canggih, lift khusus pengguna kursi roda, teknologi pemandu remote infrared sign system, ubin pemandu tunanetra yang kuat. Serta pengembangan aplikasi untuk memudahkan disabilitas.

Pencantuman aksara braille di fasilitas publik, seperti di lift, mesin ATM bank, halte, stasiun, terminal, hingga produk rumah tangga. Pengeras suara di tempat penyeberangan orang, bahasa tangan pada layar monitor informasi. Selain itu, penyediaan tempat parkir, toilet, lift, dan ruang khusus di bus atau kereta api bagi penyandang disabilitas.

KRD merupakan perwujudan kota ramah HAM, bersifat inklusif, dan aksesibel untuk semua. Mewujudkan kota ramah disabilitas bukan merupakan pilihan, melainkan sebuah keharusan.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More