Mahfud: Upaya Pembebasan Ba'asyir Tidak Punya Dasar Hukum

Penulis: Thomas Harming Suwarta Pada: Selasa, 22 Jan 2019, 18:11 WIB Politik dan Hukum
Mahfud: Upaya Pembebasan Ba

I. MI/PIUS ERLANGGA

PAKAR Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Basyir oleh Presiden Joko Widodo tidak memiliki dasar hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai, pembebasan yang diberikan dengan istilah apa pun, apakah itu grasi, bebas bersyarat, atau bebas murni tidak memiliki dasar hukum untuk dijalankan.

Menurut Mahfud, kalau Presiden memberikan grasi, tidak bisa dilakukan karena Abu Bakar basyir tidak meminta grasi. Selain itu, kalau disebut bebas murni itu juga tidak tepat karena istilah bebas murni itu harusnya pada pengadilan tingkat pertama.

"Kalau bebas bersyarat juga tidak tepat karena yang bersangkutan harus menjalankan hukuman minimal 2/3 dari masa hukuman 15 tahun. Jadi sementara ini saya tidak melihat ada dasar hukumnya,” kata Mahfud usai diskusi bertajuk “Menakar Komitmen Capres-Cawapres terhadap Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi” di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa (22/1).

Baca juga: Pembebasan Ba'asyir, Jokowi: Tidak Bisa Jika Tidak Setia Pancasila dan NKRI

Ia menjelaskan jika Abu Bakar disebut bebas murni maka itu dimungkinkan hanya dalam bentuk putusan hakim bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

“Maka yang mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku ialah diberi bebas bersayarat tetapi catatannya lagi harus memnuhi syarat-syarat antara lain terpenuhinya keadaan bahwa menurut hukum positif harus sudah menjalani 2/3 dari masa hukumannya atau menurut konvenvensi internasional yang bersangkutan harus sudah berusia 70 tahun. Apakah itu dipenuhi, saya rasa tidak katakan soal 2/3 masa hukuman karena yang bersangkutan dihukum 15 tahun penjara dan faktanya beliau masuk tahun 2011,” jelas Mahfud. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More