Laju Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok Semakin Melambat

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti Pada: Senin, 21 Jan 2019, 14:41 WIB Internasional
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok Semakin Melambat

AFP/GREG BAKER

LAJU pertumbuhan ekonomi Tiongkok sepanjang 2018 mengalami pelambatan dengan level terendah dalam 28 tahun terakhir. Perekonomian Negeri Tiongkok kehilangan faktor pendorong pada kuartal terakhir 2018, di tengah besarnya beban utang dan konflik dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Biro Statistik Nasional (NBS) mencatat pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2018 sebesar 6,6% atau di atas target pemerintah sekitar 6,5%. Hanya saja capaian tersebut turun dari pertumbuhan ekonomi periode 2017 sebesar 6,8%.

Kalangan ekonom memproyeksikan pelambatan ekonomi akan semakin dalam. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2019 diprediksi sebesar 6,4% yang menunjukkan Beijing harus berupaya lebih keras. Proyeksi sebesar 6,4% setidaknya menyamai pertumbuhan ekonomi terendah selama krisis keuangan global pada 10 tahun lalu.

"Semua orang mengkhawatirkan arah kondisi internasional, di mana banyak variabel dan faktor yang tidak pasti," tutur Komisaris NBS, Ning Jizhe, yang menyoroti tren proteksionisme perdagangan.

"Dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, apalagi perdagangan berkontribusi sepertiga dari PDB, jelas hal itu memiliki dampak," imbuhnya seraya mengatakan tekanan pada perekonomian terus meningkat.

Baca juga: Negosiator Tiongkok akan Sambangi AS

Pelambatan pertumbuhan mendorong Perdana Menteri (PM) Tiongkok, Li Keqiang, berkomitmen penuh bahwa pemerintah tidak akan membiarkan ekonomi domestik jatuh lebih dalam. Hubungan dengan mitra dagang utama AS pun mengalami keterpurukan, setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif baru terhadap komoditas impor asal Tiongkok, sebagai upaya konsensi perdagangan.

Namun, konflik dagang berhenti sementara waktu, begitu Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyepakati gencatan senjata. Perundingan dari masing-masing negara akan bertemu di Washington pada akhir bulan, menyusul batas waktu kesepakatan yang lebih besar pada Maret mendatang.

"Bagaimanapun, gesekan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS mempengaruhi perekonomian. Akan tetapi, dampaknya secara umum dapat dikendalikan," pungkas Ning.

Di lain sisi, sejumlah pengamat memandang kebuntuan konflik dagang melemahkan kepercayaan, sehingga kinerja pasar saham dan nilai tukar yuan melemah. Penurunan kepercayaan tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi beban utang, risiko keuangan dan polusi lainnya.

Pemerintah Tiongkok terpaksa menunda beberapa proyek infrastruktur raksasa, seperti jalur kereta api bawah tanah dan jalan raya, guna menjaga rasio utang. Investasi infrastruktur pada 2018 tercatat naik sekitar 3,8%, atau turun 19% dari tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan anjlok pada langkah yang dipercepat," ujar ekonom Tiongkok di Nomura, Lu Ting.

Pada Desember 2018, kinerja ekspor Tiongkok ke AS dan pasar global, mengalami penurunan. Pemerintah pun berupaya meningkatkan konsumen domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pekan lalu, Li membujuk pasar besar Tiongkok dan berjanji memacu tingkat konsumsi domestik. Kendati demikian, data statistik menujukkan adanya tantangan di masa mendatang. Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit melambat setiap bulannya sepanjang 2018.

"Pelambatan dalam pertumbuhan kredit menyebabkan momentum perekonomian terhambat," kata Kepala Ekonom Asia di Capital Economics, Mark William.

Selain itu, pertumbuhan pendapatan langsung pakai dan kredit pun mengalami pelambatan yang lebih ketat. Penurunan belanja konsumen tercermin dari anjloknya penjualan mobil tahun lalu, dengan capaian terendah dalam 20 tahun terakhir.

Penjualan ritel pada 2018 juga melambat menjadi 9,0%, atau turun dari capaian tahun sebelumnya sebesar 10,2%. Adapun, hasil produksi pabrik dan bengkel kerja naik sebesar 6,2% per 2018, namun tetap turun dari capaian 2017 sekitar 6,6%.(AFP/OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More