Geliat Pemkab Manggarai Atasi Sampah Kota Ruteng belum Terlihat

Penulis: Yohanes Manasye Pada: Senin, 21 Jan 2019, 08:53 WIB Nusantara
Geliat Pemkab Manggarai Atasi Sampah Kota Ruteng belum Terlihat

Bupati Manggarai Deno Kamelus -- MI/JOHN LEWAR
Bupati Manggarai Dr.Deno Kamelus menyatakan 12 orang PNS di lingkup pemerintah kabupaten manggarai akan di pecat tidak dengan hormat karena terlibat pidana korupsi

RUTENG, ibu kota Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur termasuk dalam daftar kota kecil terkotor di Indonesia versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Mengenai predikat yang diumumkan sejak Senin (14/1) lalu itu, Bupati Manggarai Deno Kamelus tidak mengelak.

Selain membenarkan penilaian KLHK, mantan dosen Universitas Nusa Cendana Kupang itu menyebut predikat kota kotor sebagai cambuk agar pemerintah dan warga semakin peduli dengan lingkungan kota itu.

"Saya kira itu apa lah ya, cambuk yang membuat supaya kita lebih peduli lagi dengan kota ini. Karena kebersihan ini tanggung jawab kita semua. Masyarakat, pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Gubernur NTT Pimpin Ribuan Warga Bersihkan Sampah

Namun cambukan KHLK itu baru ditanggapi dengan kata-kata. Belum terlihat aksi nyata. Pantauan Media Indonesia, kota Ruteng masih dikotori sampah. Sampah-sampah terlihat mengepung empat pintu masuk kota, pusat perbelanjaan dan pemukiman warga serta drainase, serta beberapa kali di Ruteng.

Dari arah barat, tampak tumpukan sampah mengotori area sepanjang jalan di sekitar Wae Garit hingga transfer depo yang berada di tepi jalan sebelum terminal Mena. Kondisi tersebut mengganggu daya tarik kawasan dengan bentangan alam dan liukan jalan yang indah itu.

Pada arah timur kota juga tak kalah kotornya. Pemandangan di tepi jalan seperti di sekitar Wae Ngkeling dan beberapa titik lainnya terganggu dengan sampah yang berserakan.

Dari arah utara pun menyuguhkan tumpukan sampah dengan aroma bau yang menyengat di bekas tempat pembuangan sampah 'Kilo Lima' Karot. Demikian pula pada pintu selatan. Di antara balutan hijau hutan di kawasan Golo Lusang, terdapat beberapa titik yang dijadikan tempat pembuangan sampah.

Tak hanya di empat pintu masuk, kondisi lingkungan di dalam kota juga tak kalah prihatinnya. Tampak di ujung-ujung gang dan tepi jalan depan rumah warga, sampah yang ditampung di dalam karung masih menumpuk karena tak diangkut petugas.

Tampak pula sampah yang menumpuk di drainase dan jembatan atau kali. Lokasi di tepi jembatan Wae Ces persisnya di bagian barat RSUD Ruteng, misalnya, tampak jorok karena tumpukan sampah.

Selain sampah-sampah yang terkumpul di pemukiman warga, sampah di beberapa transfer depo pun dibiarkan berhari-hari. Akibatnya, sampah di transfer depo tumpah-ruah hingga mengotori jalan dan menyebarkan bau tak sedap.

Yovie Jehabut, seorang aktivis lingkungan di Manggarai, mengatakan masalah sampah di kota Ruteng menarik perhatian banyak pihak setelah diekspos media. Jika tidak, sampah dan isu lingkungan di daerah itu tak tersentuh.

Yovie mengatakan, kepedulian pemerintah dan warga kota Ruteng sebenarnya bukan pada fakta sampah yang tak terurus, tetapi lebih peduli pada predikat Ruteng sebagai kota kecil terkotor di Indonesia. "Kita sebenarnya hanya peduli pada predikat ini, bukan pada fakta," ujarnya.

Ia mengatakan, predikat kota terkotor itu mengacu pada Peraturan Menteri KLHK 53/2016 tentang Pedoman Pelaksaan Program Adipura. Peserta program Adipura berdasarkan usulan dari kabupaten melalui dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

Sebagai salah satu kabupaten yang  mengajukan diri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai sudah mengetahui aspek apa saja yang menjadi kriteria penilaian itu. Pemkab Manggarai pun mengakui jika memang kota Ruteng layak mndapat predikat kota terkotor.

"Payung hukum, manajerial, anggaran, sarana dan prasarana, jangkauan pelayanan, hingga partisipasi masyarakat kita benar-benar kacau," kata Yovie.

Ia sependapat ketika Bupati mengatakan bahwa mental masyarakat yang buruk menjadi penyebab kotornya kota Ruteng. Tetapi dalam konteks predikat kota terkotor oleh KLHK, Bupati harus menyadari bahwa sebagian besar kriteria utama yang dinilai adalah kinerja pemerintah dalam mengurus sampah.

Karena itu, pemerintah diminta untuk segera membentuk tim khusus dalam rangka percepatan kerja mengatasi masalah sampah di kota Ruteng.

Adapun aspek yang harus dikerjakan antara lain penyusunan dan penetapan payung hukum pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Penganggaran yang memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana serta operasional pengelolaan sampah.

Di sisi lain, masyarakat terus dibangun kesadarannya untuk mengurus sampah-sampah secara mandiri agar beban kerja pemerintah diringankan. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More