Petaka Hoaks sampai Pemerintah Berikutnya

Penulis: Faishol Taselan Pada: Minggu, 20 Jan 2019, 02:05 WIB Weekend
Petaka Hoaks sampai Pemerintah Berikutnya

Dok. Pribadi

KIAN mendekati pemilu, serangan hoaks makin memprihatinkan. Hoaks bahkan sudah bukan lagi menyerang para pasangan calon peserta pemilu, melainkan juga penyelanggara pemilu. Contohnya ada pada hoaks teranyar soal tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos.

Hoaks yang murni fitnah itu membuat kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran. Di sisi lain, tindakan tegas aparat penegak hukum tampak juga tidak mengendurkan kejahatan para penyebar kebohongan itu.

Lalu bagaimana pula dampak hoaks yang terus-menerus ini pada partisipasi masyarakat maupun legitimasi pemerintahan berikutnya? Berikut bahasannya dalam perbincangan Media Indonesia dengan Guru Besar FISIP Unair Surabaya Prof Dr Ramlan Surbakti yang juga PJS Ketua KPU periode 2005-2007, pada Selasa (8/1) di kantornya di Surabaya.

Jelang pemilu, hoaks makin tidak terbendung. Apakah bisa memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat nanti?
Berita bohong itu banyak menjurus, mempertanyakan bahkan menuduh KPU tidak kompeten, seperti hoaks tujuh kontainer surat suara. Itu sebenarnya mengatakan KPU tidak netral. Bukan hanya be­rita bohong. Bahkan, Kemenkominfo menyatakan ada 63 berita hoaks arahnya mempertanyakan, bahkan menuduh KPU tidak netral.

Kalau yang sebarkan adalah kader peserta pemilu, itu sebenarnya sama halnya meludahi diri sendiri sebab kader yang bersangkutan jika terpilih nanti sama halnya mereka tidak terlegitimasi juga. Jadi, sasaran semua berita bohong adalah KPU.

Kalau berita itu terus disebar­luaskan, maka bukan hanya pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, publik luar negeri maupun domestik akan mempertanyakan kredibilitas pemilu negara kita. Kalau dianggap tidak kredibel, maka hasil pemilu tidak dipercaya. Maka, pemerintahan ke depan tidak legitimasi. Itu yang menjadi akibat terburuknya.

Anda menyebutkan ada dua bentuk kritikan atau tuduhan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi buruk masyarakat terhadap penyelanggara pemilu. Pertama, tuduhan yang tanpa bukti. Kedua, tuduhan yang lebih buruk dari realitas. Bagaimana perbedaan pengaruh keduanya?
Baik yang berdasarkan bohong atau yang hanya benarnya sedikit, itu pengaruhnya tetap sama menimbulkan ketikdapercayaan pada KPU. Sekarang tergantung bagaimana KPU menyikapi.

Seperti kemarin, langsung melaporkan tindakan hoaks ke polisi. Tapi, sebenarnya KPU harus menyadari hal itu, bahwa akan menjadi sasaran tembak pihak luar. Makanya, saya heran kenapa sampai muncul ada surat suara tercoblos. Padahal, tahapan sekarang belum sampai ke arah situ, yakni cetak surat suara. Namun, apakah main-main atau tidak sama saja dampaknya, legitimasi KPU. Maka itu, saran saya KPU jangan hanya bermain itu dengan meng-counter setiap isu yang muncul. Namun, yang lebih penting bagaimana mencegahnya.

Banyak pihak menilai serangan hoaks ini meniru keberhasilan hoaks di pemilu di Amerika dan Brasil. Jadi, pada akhirnya pemilih bukan memilih yang mereka yakin bagus. Namun, memilih yang lebih tidak buruk. Anda melihatnya bagaimana?
Saya belum yakin. Tapi, gejala itu memang sudah ada, yakni dengan pola menakut-nakuti pemilih. Menakuti orang memang paling gampang mengubah perilaku pemilih sebab manusia itu pada dasarnya perilakunya bisa diarahkan. Aspek ketakutan itu dimanipulasi. Tapi, apa­kah sudah ada di Indonesia. Saya belum yakin, tapi melihat gayanya memang seperti itu. Seperti ada yang menyebut “kalau saya tidak terpilih, maka Indonesia akan bubar”. Ini salah satu bentuk saja. Namun, tidak bisa disimpulkan secara langsung seperti itu.

Bagaimana sebenarnya cara efektif untuk mengatasi hoaks?
KPU tidak bisa tinggal diam. Selain bekerja sama dengan kepolisian, juga KPU aktif dalam mencegah, bukan sekadar membantah. Jika KPU aktif, maka lambat laun perspesi masyarakat terhadap KPU cepat berubah menjadi lebih baik. Yang penting adalah kecepatan dalam merespons.

Dengan besarnya dampak hoaks ini, apakah selanjutnya bisa menjadi budaya kotor di demokrasi kita?
Ini bukan praktek yang dapat dibenarkan. Pemilu adalah persaingan memperebutkan jabatan. Jabatan itu lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang merebut. Bagaimana persaingan yang demokratis, harus adil dan bebas. Bebas itu pasti ja­ngan dengan cara menyebarluaskan berita bohong. Bangsa ini selalu belajar akan kasus sebelumnya.
Pemilu sebelumnya tidak ada hoaks atau kampanye negatif. Tapi, sekarang marak. Apakah pemilu nanti ada lagi. Bisa jadi tetap ada mungkin polanya beda. Namun, bangsa kita ini bangsa yang selalu belajar dari kesalahan masa lalu untuk memperbaiki masa yang akan datang.

Bagaimana Anda menilai parpol atau politikus yang memang se­ngaja terus memproduksi hoaks? Apakah ini cerminan kegagalan program mereka?
Partai politik di Indonesia lebih banyak sumber masalah daripada solusi. Jarang sekali partai menyiap­kan kadernya yang benar-benar berkualitas. Ada memang partai yang serius menyiapkan dari awal. Jangan heran bila akhirnya banyak artis meskipun tidak berkualitas masuk menjadi anggota dewan. Akibatnya, selama di dewan kadang tidak bisa memberikan kontribusi yang baik untuk parpol. Saya bisa hitung berapa jumlah parpol yang benar-benar menyiapkan kader.

Memang bukan berarti semua parpol buruk sebab saya pernah mengisi materi sekolah kader. Parpol itu menyiapkan betul kadernya untuk bisa duduk di parlemen dan memiliki kualitas. Bahkan, mereka yang duduk sekarang adalah mereka yang pernah sekolah kader tahun 2003 lalu. Namun, ada juga partai yang iklankan pendaftaran caleg lewat media massa. Ini adalah targedi legisltaif, masak jadi anggota Dewan kayak lowongan pekerjaan? Padahal, harusnya anggota dewan adalah mereka yang pernah berorganisasi dari bawah seperti di luar negeri. Contoh Gubernur Jatim terpilih Khofifah. Dia contoh orang yang punya banyak pengalaman dari bawah.

Anda pernah menyebut KPU mestinya juga membuat manajemen kepemiluan. Bisa dijelaskan maksudnya? Lalu hal-hal apa yang krusial diperbaiki di sistem pemilu atau diperbaiki dalam penyelenggaraan pemilu?
Saya paling konsen jika ada manajemen pemilu agar penyelenggara pemilu memiliki kualitas. Bisa dibayangkan sumber daya manusia KPU, berapa mereka yang magister ilmu kepemiluan. Sangat sedikit sekali. Belum lagi yang lain. KPU harus menyiapkan sumber daya manusia lebih berkualitas. Karena KPU tidak sendiri, maka KPU terus mengandeng DPR dalam rangka memperbaiki kualitas. Jadi, yang harus diperbaiki memang sistem dan SDM-nya jika ingin pemilu berkualitas. (M-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More