Jumat 18 Januari 2019, 21:02 WIB

KPU Gandeng Bawaslu dan Polri Kawal Produksi Surat Suara

Nurjiyanto | Politik dan Hukum
KPU Gandeng Bawaslu dan Polri Kawal Produksi Surat Suara

MI/Pius Erlangga

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menuturkan akan memantau langsung terkait dengan proses produksi surat suara Pemilu 2019 yang diagendakan dimulai pada Sabtu (19/1). Pemantauan tersebut dimaksudkan agar produksi surat suara bisa sempurna dan sesuai dengan aturan perundang-undangan baik secara kualitas kerta, kuantitas jumlah, maupun design yang sudah ditetapkan.

Dirinya menuturkan KPU juga akan menempatkan petugasnya di tempat produksi suara. Selain itu, aparat kepolisian juga diminta untuk mengawal proses produksi surat suara sampai ke tahap pendistribusian.

"Direncanakan Sabtu akan diproduksi surat suara. Kami akan me-monitoring langsung produksi perdana ini ketiga titik bersama teman-teman Bawaslu," ujarnya saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (18/1).

Arief mengingatkan kepada semua pihak bahwa yang mendapatkan tender untuk mencetak surat suara dan logistik lainnya dalam Pemilu agar tetap mengacu kepada aturan yang ada dan tidak main-main. Hal yersebut khusunya ditekankan mulai dari jumlah, bentuk, hingga warna harus sesuai aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Pasalny bila ditemukan ketidak sesuaian akan ada sanksi pidana.

"Dalam beberapa pasalnya, itu ada pidananya; memproduksi berlebihan, jumlah yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, kualitasnya juga. Misal, (saat memesan) merah tapi pas dicetak merah muda. Itu bisa kacau," ujarnya.

Ditempat yang sama, Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin menuturkan pihak akan mendukung dan membantu dalam hal pengawasan produksi surat suara maupun logistik lainnya. Untuk itu, dirinya meminta agar pada tahap produski jajaran Bawaslu diberikan akses untuk dapat meninjau langsung khsusnya ke lokasi-lokasi pencetakan suara secara langsung.

"Misalnya soal kertasnya dan alat bantu tuna netra, begitu terlalu banyak ditumpuk maka potensinya disitu. Termasuk nanti saat distribusi," ungkapnya.

Kabagrenops Robinops Sops Polri Kombes Hari Prasodjo menuturkan dalam hal segi pengamanan pihaknya akan menyiapakan sebanyak 2/3 personil untuk dapat mengawal proses produksi hingga distribusi ke Tempat Pemungutan Suara.

Dirinya pun menuturkan, pihaknya telah memetakan terkait peta rawan logistik pemilu. Dalam catatannya ada ada 62.110 TPS yang masuk kedalam kategori rawan sementara jumlah TPS dengan kategori sangat rawan berjumlah 15.531.

Kategori sangat rawan diambil dari variabel dimana posisi TPS yang sangat sulit secara geografis, terpisah sangat jauh dari pengelompokan TPS, serta kondisi masyarakat yang heterogen dimana terdapat semua basis pendukung paslon.

"Sementara kategori rawan adalah lokasi yang berpotensi konflik sosial, berada dipemukiman padat penduduk dengan jumlah pemilih TPS mendekati atau mencapai jumlah maksimal, komposisi masyarakat basis salah satu paslon dengan militansi cukup tinggi, sejarah konflik/protes warga terhadap KPPS," ungkapnya.

Sementara untuk logistik yang saat ini sudah ada dan disimpan di gudang-gudang KPU Kota/Kabupaten seperti kotak suara, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 10 personil disetiap gudang.

Dirinya pun menuturkan jika nantinya pihak KPU ataupun perusahaan yang memproduksi surat suara dapat meminta penambahan penjagaan jika dirasa diperlukan.

"Kami menghimbau kepada penyedia untuk meminta bantuan pengamanan, silakan kirim surat ajukan pasti akan disediakan pengamanan khsusunya surat suara. Jadi mulai dari produksi, distribusi, sampai ke TPS," ungkapnya.

Sebagai informasi, terkait surat suara akan dicetak oleh enam perusahaan pemenang lelang, yaitu: PT Gramedia, PT Balai Pustaka, PT Aksara Grafika Pratama yang berkedudukan di Jakarta. Lalu PT Temprina Media Grafika dan PT Puri Panca Pujibangun di Jawa Timur, dan PT Adi Perkasa di Makassar, Sulawesi Selatan. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More