Jokowi-Amin Lebih Lugas dalam Pemenuhan Hak Asasi Petani

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Jumat, 18 Jan 2019, 11:25 WIB Ekonomi
Jokowi-Amin Lebih Lugas dalam Pemenuhan Hak Asasi Petani

MI/Ramdani

SERIKAT Petani Indonesia (SPI) menilai visi dan misi yang diutarakan pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor utur 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih lugas dan menatap jauh ke depan terutama dalam hal pemenuham hak asasi petani

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih melihat, dalam debat tersebut, pasangan Jokowi-Amin menekankan pentingnya akses terhadap lahan yang sekarang diimplementasikan dalam program Reformasi Agraria.

“Akses terhadap lahan adalah salah satu hak asasi manusia dan itu diutarakan dalam visi pasangan Jokowi-Amin. Bagi kami, ini sangatlah menggembirakan, karena petani butuh lahan untuk bertani, ini hal yang sangat mendasar. Ucapan Pak Jokowi menandakan ia peduli dengan kebutuhan primer petani dan masyarakat pedesaan,” ujar Henry melalui keterangan resmi, Jumat (18/1).

 

Baca juga: Debat Perdana Dinilai Masih Kaku dan Normatif

 

Sebaliknya, ia memandang pasangan nomor urut 02 tidak sistematis dan visioner ketika berbicara soal penegakan hukum dan HAM.

“Mereka lebih berpikir seolah-olah semua bisa diselesaikan dengan uang,” tuturnya.

Henry mengatakan, secara khusus, yang patut diapresiasi dari pemerintah saat ini adalah keseriusan dalam mendukung Deklarasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan.

“Pemerintahan saat ini sangat mendukung itu dan akhirnya deklarasi internasional ini telah resmi disahkan pada Desember 2018. Tentu ini buntut dari dukungan pemerintah Indonesia pada tiap voting atau resolusi yang dibuat. SPI dan kaum tani se-Indonesia sangat berterima kasih karena teks deklarasi ini berasal dari kampung-kampung di Indonesia yang telah diperjuangkan selama 20 tahun,” lanjutnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More