Kamis 17 Januari 2019, 23:00 WIB

Jokowi: Kami tidak Punya Tampang Diktator

Jokowi: Kami tidak Punya Tampang Diktator

MI/RAMDANI

 

CALON presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) Ma'ruf Amin menegaskan tidak mempunyai potongan diktator atau otoriter.

Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan pernyataan penutup pada ajang debat perdana calon presiden dan wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1) malam.

"Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak punya potongan diktator atau otoriter," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa dirinya dan Ma'ruf Amin juga tidak mempunyai rekam jejak melanggar HAM.

"Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan, kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi, Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami akan gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini," ucap Jokowi.

Baca juga : Pengamat Mode Menilai Busana Jokowi-Ma'ruf Cerminan 'Apa Adanya'

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis malam menggelar debat perdana debat calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam pemilihan umum 2019.

Debat diikuti oleh pasangan calon no urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Debat perdana kali ini mengambil tema hukum, korupsi, hak asasi manusia dan terorisme dengan panelis Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti dan Ahli Tata Negara Margarito Kamis. (Ant/OL-8)

Baca Juga

Humas Polda Papua

Sidang Kasus Intan Jaya Diminta di Peradilan Sipil

👤Sri Utami 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 03:04 WIB
TNI memastikan tidak akan menutup-nutupi oknum aparat yang diduga terlibat dalam penembakan Pendeta Yeremia...
Ilustrasi/Antara

Pembangkangan Sipil Terhadap RUU Ciptaker Inkonstitusional

👤Rudy Poly 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 00:50 WIB
Publik bisa saja menolak RUU Ciptaker, tetapi harus lewat mekanisme rambu konstitusi yang...
Dok. Dikti Kemendikbud

Ini Cara Ditjen Dikti Kemendikbud Jaga Netralitas ASN di Pilkada

👤Syarief Oebaidillah 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 23:40 WIB
“Tata kelola layanan yang baik berawal dari kualitas SDM. Untuk itu sangat penting mendorong ASN mengedepankan profesionalitas,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya