Kasus Novel dan Ujian Penegakan Hukum

Penulis: Dominikus Dalu Sogen Asisten Madya Ombudsman pada Ombudsman Republik Indonesia Pada: Jumat, 18 Jan 2019, 01:00 WIB Opini
Kasus Novel dan Ujian Penegakan Hukum

PERISTIWA penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan (NB), yang terjadi pada 11 April 2017, hingga saat ini belum menemui titik terang, tentang siapa pelaku dan otak di balik serangan tersebut. Andaikan NB masyarakat awam, bisa jadi peristiwa tersebut merupakan tindak pidana biasa yang luput dari perhatian publik. Masalahnya NB dikenal sebagai penyidik senior KPK yang rekam jejaknya selama ini dalam pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan.

Apa pun maksud dari para pelaku yang tindakannya tidak dapat dibenarkan secara hukum tersebut, publik melihatnya sebagai bentuk perlawanan atau ketidaksukaan para koruptor dan gerombolannya yang ulahnya terganggu dengan sepak terjang NB. Kasus NB, menjadi sorotan publik terlebih lagi dalam tahun politik seperti sekarang karena dapat dijadikan isu politik dengan tuduhan bahwa pemerintah yang berkuasa saat ini dianggap tidak pro pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Seolah-olah terjadi pembiaran sehingga kasus yang sudah memasuki tahun kedua ini belum juga tuntas pengusutannya.

Di lain pihak instansi yang paling bertanggung jawab dalam pengusutan kasus ini, yaitu Polda Metro Jaya, telah berupaya untuk mengungkap kasus ini sejak awal. Namun, hasilnya masih nihil. NB bahkan melontarkan tuduhan terdapat petinggi Polri yang terlibat dalam kasusnya, hal yang diperkuat oleh beberapa NGO yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (15/1). Koalisi ini menyebut serangan kepada NB, bertujuan menghalangi upaya pemberantasan korupsi atau obstruction of justice.

Bahkan, dalam temuannya disebutkan bahwa terdapat lima kategori peran para pelaku, dari orang yang diduga melakukan pengintaian dan eksekutor lapangan hingga saksi yang mengetahui rencana penyerangan. Namun, karena satu dan lain hal diam dan tidak melakukan pencegahan.  

Dengan demikian, siapa pun yang terlibat, maka dapat dijerat dengan UU Tipikor. Penyerangan terhadap NB juga bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya sudah terjadi pada 2012 dan 2015, termasuk beberapa rekan NB di KPK. Koalisi ini merekomendasikan kepada presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), hal yang juga diharapkan NB sendiri sejak awal kejadian karena tidak memercayai upaya Polri selama ini dalam pengungkapan kasus.

Malaadministrasi dalam penyidikan
Bahwa tindak pidana berupa penyiraman air keras kepada NB, atas nama apa pun termasuk tindakan yang sangat terkutuk karena mengancam hak hidup orang, negara sudah pada tempatnya hadir dan mengusut tuntas. Didorong oleh pertimbangan tersebut, Ombudsman RI atas inisiatif sendiri berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU No 37/2008 melakukan serangkaian pemeriksaan atas peristiwa yang dialami NB. Hal ini dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai pihak terutama jajaran Polri di lingkungan Polda Metro Jaya yang melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara sejak awal kejadian.

Adapun hasil pemeriksaan Ombudsman menemukan telah terjadi tindakan malaadministrasi oleh Polri. Kepolisian sudah melakukan 58 kegiatan yang terekam dalam administrasi penyidikan sejak 11 April 2017 sampai dengan September 2018. Mulai dari olah TKP sampai dengan administrasi pengiriman surat penyidikan dan tidak kurang dari 172 personel dikerahkan untuk mengungkap kasus ini.

Temuan Ombudsman yang sudah disampaikan kepada Polda Metro Jaya pada 6 Desember 2018, antara lain malaadministrasi dalam penyidikan perkara sejak olah TKP yang tidak profesional sampai administrasi penyidikan yang lalai sehingga tidak mendukung pengungkapan perkara. Polri memang sudah terlihat serius dengan melibatkan ratusan personel dari segala jenjang di jajaran Polda Metro Jaya sejak awal.  

Setidaknya laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan 4 langkah, sebagai tindakan korektif agar dapat mengungkap kasus. Pertama, perbaikan administrasi penyidikan perkara agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, aspek penundaan berlarut penanganan perkara (proporsionalitas dan prioritas penanganan).

Ketiga, aspek efektivitas penanganan perkara dari sisi pemanfaatan sumber daya manusia. Keempat, aspek pengabaian petunjuk kejadian. Diharapkan dengan empat masukan tersebut Polda Metro Jaya dapat menjadikan bahan untuk evaluasi dan menuntaskan kasus NB.
Mengingat bahwa penyampaian hasil akhir pemeriksaan Ombudsman tersebut masih dalam tenggat yang patut karena baru diserahkan kepada jajaran Polda Metro Jaya pada awal Desember tahun lalu, maka kiranya Polda Metro Jaya sungguh-sungguh menindaklanjutinya sebagai bentuk keseriusan upaya penegakan hukum.

Bahwa atas hasil temuan Ombudsman, setidaknya masih belum dapat diterima secara baik oleh semua pihak yang peduli terhadap kasus NB. Perbedaan sudut pandang dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang menjadi atensi publik merupakan hal biasa dalam alam demokrasi. Akan tetapi, semangat di balik semua itu ialah bagaimana komitmen semua pihak agar mendorong pengungkapan secara tuntas tindakan tidak terpuji yang mencederai rasa keadilan korban dan publik secara luas. Termasuk di tengah upaya negara ini melawan perilaku korupsi.

Prioritas penuntasan
Kita menaruh asa pada Polri yang melalui keputusan Kapolri pada Selasa (8/1), telah membentuk tim gabungan yang personalianya berasal dari berbagai latar belakang, dengan jumlah tak kurang dari 65 orang. Ini merupakan bentuk atensi dan keseriusan Polri dalam pengungkapan kasus NB, sebagaimana diingatkan Media Indonesia melalui editorialnya Selasa (15/1) berjudul Politisasi Kasus Novel.

Penulis sepakat dengan isi editorial kiranya kasus NB tidak dipolitisisasi. Namun, secara profesional menjadi pekerjaan rumah kepolisian untuk mengungkap tuntas sebagai bentuk penegakan hukum. Tidak mudah mengungkap kasus NB. Hanya, dengan dukungan teknologi dan Polri yang profesional serta berbagai pakar dengan reputasi yang baik selama ini, diharapkan dapat terselesaikan agar penegakan hukum dan perwujudan negara hadir sebagaimana tertuang dalam nawacita pemerintah saat ini mencapai misinya.

Kita berharap semua pihak terkait dapat membantu mengungkap kasus yang menimpa NB. Hal ini juga merupakan pertaruhan dari upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan bentuk perlindungan kepada para saksi atau pihak terkait yang memberikan keterangan dalam rangka pengungkap kasus.

Penuntasan kasus juga memberikan kontribusi akan rasa aman bagi penggiat anti korupsi dan bentuk perlawanan negara kepada siapa pun yang mencoba menghalangi kerja pemberantasan dan pencegahan korupsi di negeri ini. Dengan demikian, benar adanya ucapan Bung Karno, bahwa perjuangan paling berat bukan melawan penjajah dan memperoleh kemerdekaan, melainkan menghadapi ulah oknum dari bangsa sendiri dengan berbagai kepentingannya merongrong upaya negara untuk bebas dari korupsi.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More