Menhub tidak Setuju DP Nol Persen Mobil dan Motor

Penulis: Antara Pada: Senin, 14 Jan 2019, 13:27 WIB Ekonomi
Menhub tidak Setuju DP Nol Persen Mobil dan Motor

MI/ROMMY PUJIANTO

MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tidak setuju dengan aturan uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan motor.

"Saya termasuk yang tidak setuju karena hal ini menimbulkan risiko bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya," kata Menhub Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/1).

Menhub menjelaskan DP nol persen untuk mobil dan motor tidak menimbulkan risiko apa-apa dimana mobil bisa bebas diambil, kemudian dua-tiga bulan selesai dan dikembalikan.

"Jadi mereka harus punya tanggung jawab, (transaksi) di awal itu ada uang muka," kata Menhub Budi saat menghadiri Seminar dan Dialog Nasional "Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia".

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai kebijakan uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan motor berisiko tinggi atau high risk.

"Kalau DP nol bisa menimbulkan banyak kredit macet, high risk , jangan pula begitu," ujar Wapres Jusuf Kalla.

Baca juga: Perpres Kendaraan Listrik Difinalkan Pada Ratas Hari Ini

Wapres menjelaskan kendati DP nol persen bisa memudahkan masyarakat memiliki kendaraan  pribadi, namun hal itu dapat menimbulkan dampak yang berisiko tinggi yakni kredit macet.

"Kalau terjadi high risk begitu yang bekerja nanti para penagih utang," tutur Wapres sambil diselingi canda kepada para awak media usai memberikan sambutan dalam Seminar dan Dialog Nasional "Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia".

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas habis kewajiban uang muka pada perusahaan pembiayaan (leasing/multifinance) untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan motor.

Ketentuan DP nol persen ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang diterbitkan pada 27 Desember 2018 lalu dan dipublikasikan di situs resmi OJK pada Kamis (10/1). Dalam aturan sebelumnya,

OJK menetapkan kewajiban DP untuk motor dan mobil paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 25%. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More