Penerapan Pajak E-commerce Bisa Genjot Penerimaan Negara

Penulis: Nur Aivanni Pada: Minggu, 13 Jan 2019, 18:07 WIB Ekonomi
Penerapan Pajak E-commerce Bisa Genjot Penerimaan Negara

MI/Susanto

DIREKTUR Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meyakini bahwa penerapan pajak perdagangan elektronik (e-commerce) akan menggenjot penerimaan negara.

"Saya yakin akan besar seiring switching bisnis ke online (daring)," kata Yustinus kepada Media Indonesia, Minggu (13/1).

Dari tahun ke tahun, lanjut Yustinus, tren nilai transaksi e-commerce terus meningkat. Sebut saja Bukalapak, nilai transaksi meningkat dari Rp10 triliun (2016) menjadi Rp40 triliun (2017).

Sementara, nilai transaksi di Tokopedia dari Rp12 triliun (2016) menjadi Rp26,4 triliun (2017). Hal yang sama juga nampak dari Blanja.com dari Rp1,3 triliun (2016) menjadi Rp2 triliun (2017).

Lebih lanjut, Yustinus pun mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Pasalnya, regulasi tersebut sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.

Baca juga : Aturan Pajak E-commerce, Bentuk Penegasan Perlakuan Pajak

"Secara substansi cukup moderat, karena lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, dan menekankan registrasi sebagai wajib pajak bagi para pedagang. Tidak ada jenis pajak baru, sehingga kewajiban yang ada terkait PPh, PPh Final PP 23, dan PPN (bagi yang memenuhi syarat)," tuturnya.

Kunci keberhasilan PMK tersebut, lanjut Yustinus salah satunya ada pada pemilik platform. Pasalnya, pemilik platform tersebut akan menjadi tulang punggung kepastian pedagang memiliki NPWP sebelum mendaftar di sebuah platform. Untuk itu, sambungnya, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan harus betul-betul bagus.

Yustinus pun meminta kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi sejak saat ini hingga April mendatang. Hal itu dilakukan agar diperoleh pemahaman yang baik, tidak menimbulkan gejolak, dan tidak kontraproduktif karena distorsi informasi.

"Sekaligus penyiapan perangkat administrasi untuk registrasi dan pelaporan," pungkasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More