Minggu 13 Januari 2019, 16:30 WIB

Aturan Pajak E-commerce, Bentuk Penegasan Perlakuan Pajak

Nur Aivanni | Ekonomi
Aturan Pajak E-commerce, Bentuk Penegasan Perlakuan Pajak

Antara

 

DIREKTUR Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah sebagai bentuk perlakuan yang sama antara pelaku usaha e-commerce dengan usaha konvensional.

"Dengan kejelasan perlakuan pajak bagi pelaku usaha e-commerce, kita ingin mengajak mereka juga berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak, sama persis dengan pelaku usaha konvensional," kata Hestu saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (13/1).

Lebih lanjut, Hestu menyampaikan tidak ada jenis pajak, objek pajak atau tarif pajak yang baru dalam ketentuan PMK tersebut.

"Sebenarnya mereka tetap dikenakan pajak juga sesuai ketentuan umum sebagaimana pelaku usaha konvensional. Jadi PMK ini sifatnya penegasan saja," terangnya.

Baca Juga: Kemenkeu Keluarkan Aturan Pajak E-Commerce

Ia pun mencontohkan bagi pelaku e-commerce baik pedagang maupun penyedia jasa/pelapak yang omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar, bisa memanfaatkan PPh final UMKM 0,5% dari omzet.

"Juga tidak wajib menjadi PKP dan memungut PPN kalau omzet tidak melebihi Rp 4,8 M setahun. Sama persis perlakuan perpajakannya dengan pelaku usaha konvensional," jelasnya.

PPh final UMKM

Terkait progres pengenaan PPh final UMKM sebesar 0,5% pada tahun 2018 kemarin, Hestu menyampaikan adanya penambahan Wajib Pajak (WP). Berdasarkan data per 7 Desember 2018 jumlah pembayar PPh final UMKM mencapai 1.695.046 WP dengan nominal sebesar Rp5,37 triliun.

Dari total 1,6 juta WP tersebut, sebanyak 311.197 WP yang murni baru terdaftar NPWP dan langsung membayar PPh Final 0,5% sejak Juli 2018. Selain itu, dari 1,6 juta WP tersebut, sebanyak 463.094 WP sebenarnya sudah terdaftar tapi selama ini tidak pernah bayar PPh final UMKM.

"Setelah diturunkan tarifnya, mereka sekarang bayar PPh final," ucapnya.

Dengan adanya penegasan aturan pajak bagi e-commerce ini, Hestu tidak membuat secara spesifik berapa target penerimaan pajak dari pajak e-commerce tersebut.

"Yang kita harapkan adalah dengan kejelasan ini, para pelaku usaha e-commerce menjadi lebih sadar membayar pajak saja," tambahnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More