JK: Masalah Ekonomi Bisa Sebabkan Masalah Politik

Penulis: Nia Deviyana Pada: Jumat, 11 Jan 2019, 22:55 WIB Ekonomi
JK: Masalah Ekonomi Bisa Sebabkan Masalah Politik

Aris Oikonomou / AFP

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menilai tahun politik secara tidak langsung akan memberi pengaruh terhadap sistem ekonomi. Namun, hal itu tidak berdampak negatif selama regulator mampu membuat kebijakan yang mendukung keadilan bagi semua pihak.

"Kita akan memulai sesuatu di mana sistem ekonomi dan politik memang saling berpengaruh, tapi tidak dalam hal negatif selama pembuat kebijakan adil. Politik berjalan dengan sistemnya, ekonomi juga berjalan dengan sistemnya sendiri," ujar JK, sapaannya, saat menghadiri pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 di Hotel Ritz Carlton, Jumat (11/1).

JK menekankan sistem ekonomi penting sebagai fondasi sebuah negara. Dia meyakini kondisi politik tidak akan banyak mengganggu sistem ekonomi karena justru meningkatkan dorongan ekonomi. Saat Pemilihan Umum (Pemilu), misalnya, setiap TPS pasti membutuhkan saksi dan itu memerlukan biaya.

"Taruh lah ada 800 TPS, setiap TPS butuh beberapa saksi, dan setiap saksi dibayar Rp200 ribu. Sudah betapa banyak biaya yang dikeluarkan? Itu artinya politik justru mendorong ekonomi," papar dia. Sebaliknya, masih kata JK, sistem ekonomi yang kacau bisa mengganggu sistem politik. "Seperti ketidakadilan, pasti menimbulkan masalah politik," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, JK juga menyoroti masalah ekonomi global, salah satunya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam hal ini JK mendorong pembuat kebijakan untuk bisa mengambil peluang dari kondisi tersebut.

"Apabila terjadi perang dagang antara AS dengan Tiongkok, tentu ada celah bagi kita untuk mengambil kesempatan," pungkasnya. (Medcom/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More