GP Anshor Lapor Ke Jokowi Soal Afialiasi Kelompok Radikal ke Capres Tertentu

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Jumat, 11 Jan 2019, 16:30 WIB Politik dan Hukum
GP Anshor Lapor Ke Jokowi Soal Afialiasi Kelompok Radikal ke Capres Tertentu

ANTARA

GERAKAN Pemuda Ansor (GP Ansor) mengindikasikan bahwa Pilpres 2019 telah disusupi kelompok radikal yang terafiliasi dengan salah satu kandidat calon presiden.

Temuan itu disampaikan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1).

Dalam pertemuan dengan Jokowi, ia membawa pengurus GP Ansor dari 34 provinsi yang semuanya melaporkan situasi dan kondisi di wilayahnya masing-masing.

"Ada kelompok radikal yang terkonsoliasi karena kontestasi pilpres. Mereka bukan merusak Pemilu namun mereka menginduk pada salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka," ujarnya seusai pertemuan.

Berdasarkan temuan dari pengurus GP Ansor di wilayah, Riau dan Jawa Barat menjadi pusat konsolidasi utama kelompok-kelompok radikal. "Riau misalnya dan Jawa Barat apalagi," tuturnya.

Yaqut menuturkan tujuan kelompok radikal ini bukan untuk merusak pemilu melainkan demi mewujudkan visi-misi mereka. "Mendirikan negara Islam, khilafah Islamiah, atau minimal mereka dirikan NKRI bersyariah. Selama ini (Ansor) sudah menangkal," tandasnya.

Yaqut enggan menjelaskan kepada kandidat yang mana kelompok radikal ini bernaung. "Saya tak mau sebut namun faktanya ada. Bisa dirasakanlah. Saya kira semua juga tahu."

Menurutnya, fenomena menjamurnya kelompok-kelompok radikal bisa berbahaya bagi eksistensi NKRI dan Pancasila. Oleh karena itu, Ansor meminta pemerintah bersikap tegas terhadap orang-orang yang bergabung dengan kelompok tersebut. Termasuk aparatur sipil negara (ASN) yang sudah terpapar ideologi kelompok radikal.

"Kami minta presiden setelah kontestasi politik selesai, pemerintah segara menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah. Meski kami paham pemerintah terbentur dengan UU tak bisa main pecat ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah itu," tuturnya.

Terpisah, Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan, pemerintah tidak memberi ruang bagi kelompok-kelompok radikal.

"Kami tidak memberikan ruang kepada kelompok radikal. Kita semuanya harus memiliki sikap yang sama. Jadi akan lebih bagus lagi kalau menempatkan radikal sebagai musuh bersama. Karena negara tidak boleh memberi toleransi.

Moeldoko enggan mengomentari temuan Ansor yang menyatakan kelompok radikal ada yang menginduk pada salah satu kontestan pilpres. Namun, ia mengingatkan bahwa menunggangi kelompok radikal untuk kepentingan politik bisa membawa efek bumerang.

"Siapa pun yang bermain-main dengan itu, yang menggunakan kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis, maka ini akan menjadi backfire. Jangan main-main dengan itu," tegas mantan Panglima TNI itu. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More