Bukan Divestasi Penyebab Penurunan Produksi Freeport

Penulis: Fahmy Radhi Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan UGM Pada: Kamis, 10 Jan 2019, 23:28 WIB Opini
Bukan Divestasi Penyebab Penurunan Produksi Freeport

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

PUBLIK terperanjat dan terkaget-kaget saat Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin menginformasikan bahwa produksi PT Freeport Indonesia (PTFI) akan merosot drastis terhitung sejak 2019 hingga 2022. Spekulasi pun merebak.

Pasalnya di tengah euphoria menyambut keberhasilan Indonesia menguasai mayoritas 51% saham PTFI setelah 51 tahun, tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa sejak 2019 hingga 2022 volume produksi PTFI akan merosot tajam. Isu ini, bila tak hati-hati, bisa digoreng dan dijadikan peluru untuk diarahkan kepada pemerintah.

Padahal, menurut penjelasan Budi, penurunan produksi itu bukan karena cadangan tambang Freeport habis, melainkan disebabkan peralihan penambangan dari tambang terbuka beralih ke tambang bawah tanah. Produksi dari tambang terbuka Grasber berhenti, sedangkan produksi tambang bawah tanah (underground mining) baru akan produksi secara komersial diperkiran mulai 2023.

Pada 2017, volume produksi PTFI mencapai 2,1 juta, diperkirakan akan turun menjadi 1,2 juta ton atau turun sekitar 42%. Penurunan volume produksi itu sudah tentu akan menurunkan pendapatan PTFI sehingga kemungkinannya tidak ada deviden yang akan diterima PT Inalum dan pemerintah daerah Papua selama 3 tahun ke depan.

Sesungguhnya, naik-turunnya pendapatan, baik dipengaruhi oleh penurunan volume produksi, maupun penurunan harga jual, merupakan kelaziman bagi perusahaan tambang, seperti PTFI.

Namun, memang, alangkah lebih baiknya jika potensi penurunan volume produksi itu diinformasikan ke publik sebelum keputusan divestasi 51% saham Freeport.

Yang terjadi, komunikasi ke publik oleh PT Inalum terkait penurunan volume produksi dilakukan setelah keputusan divestasi 51% saham Freeeport. Inilah yang barangkali ikut memicu kekecewaan publik.
 
Tidak hanya menyebabkan publik kecewa, tetapi beberapa analisis sebelumnya juga mempertanyakan terkait tingkat kelayakan keputusan divestasi 51% saham Freeport yang menjadi bias, lantaran asumsi-asumsi digunakan tidak terpenuhi.

Sebelumnya, dengan asumsi produksi stabil seperti tahun 2017, maka earning after tax (EAT) PTFI rata-rata sebesar US$2,8 miliar per tahun. Dengan asumsi keputusan dividend policy tidak ada laba ditahan, seluruh EAT PTFI dibagikan kepada pemegang saham, sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

Dengan penguasaan 51% saham PTFI, PT Inalum akan memperoleh pembagian dividen sebesar US$1,4 miliar (51% X US$2,8 miliar) per tahun.

Kalau asumsinya, PT Inalum memutuskan untuk menggunakan perolehan dividen setiap tahun untuk membayar global bond, maka pay back period (waktu pengembalian dana) divestasi 51% saham Freeport sebesar US$3,8 miliar, akan kembali dalam waktu 3 tahun.

Dengan menggunakan discounted rate tingkat suku bunga (kupon) global bond, maka net present value (NPV) positif dan internal rate of return (IRR) di atas tingkat suku bunga global bond. Berdasarkan kriteria payback period, NPV dan IRR, secara finansial divestasi 51% saham sangat layak.

Namun, dengan asumsi terjadi penurunan produksi maka EAT juga akan mengalami penurunan, sehingga dalam waktu 3 tahun ke depan tidak ada pembagian dividen sama sekali.

Sebenarnya, kalau dihitung ulang keputusan divestasi 51% secara finansial masih layak. Hanya saja tingkat kelayakan menjadi lebih rendah, dengan pay back period tidak akan tercapai dalam 3 tahun, melainkan 6-10 tahun, tergantung volume produksi yang dihasilkan.

Untungnya, tenor global bond yang dikeluarkan PT Inalum berkisar antara 3 hingga 30 tahun, sehingga relatif aman meski PT Inalum harus tetap membayar bunga global bond dalam 3 tahun ke depan.

Kembali soal kekecewaan publik, PT Inalum mestinya sudah menginformasikan ke publik terkait penurunan produksi Freeport itu jauh hari sebelum memutuskan divestasi 51% saham Freeport.

Rasanya kurang elok kalau informasi penurunan produksi Freeport baru disampaikan publik pasca keputusan divestasi 51% saham Freeport.

Semua pihak mestinya berhati-hati karena di tahun politik ini, isu kemerosotan volume produksi PTFI bisa digoreng dan dijadikan peluru untuk diarahkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. (X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More