Kamis 10 Januari 2019, 18:47 WIB

ICW: KPK Jangan Anggap Enteng Teror dan Intimidasi

Golda Eksa | Politik dan Hukum
ICW: KPK Jangan Anggap Enteng Teror dan Intimidasi

MI/Rommy Pujianto

 

KOORDINATOR Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai ancaman teror yang menyasar dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus direspons secara serius. KPK pun perlu memperkuat mekanisme internal agar upaya pemberantasan praktik lancung di Tanah Air tidak terkendala.

"Pimpinan dan jajaran KPK sudah tidak lagi bisa menganggap enteng segala hal yang terkait intimidasi dan ancaman ataupun teror. Karena bisa jadi ketika mereka anggap itu adalah sesuatu yang sederhana, maka ancaman itu bisa jadi kenyataan," ujar Adnan ketika dihubungi, Kamis (10/1).

Menurut dia, teror bom yang diduga diarahkan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pada Rabu (9/1), perlu dijadikan pelajaran. Di sisi lain, Korps Bhayangkara selaku penegak hukum sedianya tidak hanya bergerak ketika ancaman itu menyasar elite lembaga antirasywah.

"Jadi bukan hanya karena pimpinan KPK saja kemudian penegak hukum baru bergerak dengan cepat. Akan tetapi kita tahu sebelum-sebelumnya tindakan teror itu sudah muncul."

Lebih jauh, terang dia, ICW menyarankan agar KPK bergegas memperkuat mekanisme internal guna membangun sistem deteksi, khususnya terkait pelbagai ancaman yang mungkin diterima lembaga tersebut.

Adnan menjawab diplomatis ketika disinggung apakah teror bom terhadap pimpinan KPK itu ada korelasi dengan pengusutan perkara yang melebihi kasus megakorupsi KTP-E.

"Mengenai hal itu kita tidak bisa berspekulasi. Karena bagaimanapun kasus itu baru bisa diungkap ketika ada fakta-fakta yang mendukungnya. Dan itu adalah wilayah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Antara

Kerja Sama di Laut Natuna dengan Tiongkok bisa Untungkan RI

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 23 November 2020, 23:40 WIB
"Ada soal kedaulatan dan ekonomi, kita suka bergesekan dgn china itu di soal kedaulatan. Tetapi di sisi lain kita berhubungan dagang...
dok.mi

Soal Wakil Menhub, Aziz Syamsuddin: Itu Kewenangan Presiden

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 November 2020, 22:25 WIB
WAKIL Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyebutkan wakil menteri itu kewenangan Presiden, silahkan Presiden yang memilihya. DPR fungsinya hanya...
DOK KEMENKO POLHUKAM

Menkopolhukam Optimis Pilkada Tidak Jadi Klaster Covid-19

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 23 November 2020, 22:00 WIB
Sejumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan saat ini sudah diproses. Pelanggaran protokol kesehatan yang masuk ranah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya