Kamis 27 Desember 2018, 14:15 WIB

Penanganan Banjir di Babel Harus Melibatkan Berbagai OPD

Rendy Ferdiansyah | Nusantara
Penanganan Banjir di Babel Harus Melibatkan Berbagai OPD

MI/Rendy Ferdiansyah

 

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menegaskan penanganan banjir di sejumlah daerah di Babel harus melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Dinas PUPR Babel, Noviar Isak, mengatakan penanganan banjir di Babel tidak bisa hanya PUPR saja. Penanganan banjir harus melibatkan OPD lainya seperti Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Kabupaten/Kota.

"Tidak bisa hanya kita sendiri, penanganan banjir di Kita ini harus bersama-sama seperti Kehutanan, Pertambangan dan Kabupaten/Kota," kata Noviar.

Untuk penanganan banjir tahun ini, khususnya untuk Kota Pangkalpinang pemerintah pusat sudah mengucurkan anggaran Rp30 miliar.

"Pangkalpinang dapat dana Rp30 miliar, setelah lelang Rp25 miliar, inilah yang digunakan untuk penanganan banjir," ujarnya.

 

Baca juga: Pasokan Sayur ke Kalimantan dan Fakfak Dihentikan Akibat Cuaca Buruk

 

Dana Rp25 miliar tersebut menurut Noviar digunakan khususnya untuk melakukan nomalisasi sejumlah kolong dan sungai serta beberapa saluran.

"Memang dana ini tidak cukup, namun kita harus berupaya agar dapat mengurangi banjir di Pangkalpinang, makanya sejumlah sungai dan kolong dinormalisasi," ungkap dia.

Mengenai adanya genangan di sejumlah ruas jalan di Pangkalpinang saat ini, menurut Noviar memang hal itu sulit untuk dihindari. Namun saat ini pihaknya dan PUPR Kota Pangkalpinang hanya mampu mengurangi durasi genangan air tersebut.

"Memang sulit untuk tidak tergenang, tapi setidaknya dapat mengurangi durasinya, misalkan dari 1 jam, 30 menit air sudah surut," ucap Noviar.

Untuk itu, ia mengimbau peran serta masyarakat, khususnya untuk menjaga saluran air di daerahnya masing-masing. 

"Hal ini sangat diharakan agar genangan air dapat teratasi. Apalagi di saat musim hujan seperti saat ini," pungkasnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More